Program Satu OPD Satu Desa Dampingan Jateng Dinilai Efektif Tekan Kemiskinan
Program Satu OPD Satu Desa Dampingan Pemprov Jateng bantu 452 desa, fokus RTLH, UMKM, dan pengentasan kemiskinan.
kontensemarang 
KONTENSEMARANG.COM – Program “Satu OPD Satu Desa Dampingan” yang dijalankan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mendapat respons positif dari pemerintah desa. Salah satu apresiasi datang dari Kepala Desa Kediri, Kecamatan Karanglewas, Kabupaten Banyumas, Kusno.
Menurut Kusno, pendampingan yang dilakukan Biro Umum Pemprov Jateng sepanjang 2025 memberikan dampak nyata bagi warganya. Bantuan yang diterima tidak hanya bersifat simbolis, melainkan menyentuh kebutuhan dasar masyarakat.
Sebanyak 30 unit Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) diperbaiki dengan nilai bantuan masing-masing Rp20 juta. Selain itu, warga juga memperoleh bantuan sembako, bibit ikan, hingga program pemberdayaan masyarakat.
“Kami sampaikan terimakasih sedalam-dalamnya, mudah-mudahan meringanan beban warga,” kata Kusno di Balai Desa Kediri, Kamis (12/2/2026).
Ia mengakui, desanya masih menghadapi sejumlah tantangan pembangunan, mulai dari infrastruktur jalan dan jembatan, pengelolaan sampah, hingga jambanisasi.
“Masih banyak masalah yang perlu diselesaikan bersama-sama,” ujarnya.
Meski begitu, ia menilai kehadiran program desa dampingan telah membantu menyelesaikan sebagian persoalan mendesak di tingkat desa. Dukungan berkelanjutan tetap dibutuhkan agar pembangunan bisa berjalan lebih merata.
Secara terpisah, Taj Yasin Maimoen menegaskan bahwa setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Jateng wajib melanjutkan program tersebut. Skema pendampingan ini mengharuskan masing-masing OPD membina satu desa secara berkelanjutan.
Taj Yasin menjelaskan, program ini telah berjalan sejak 2019, ketika dirinya menjabat pada periode pertama sebagai wakil gubernur. Hingga kini, inisiatif tersebut dinilai tetap relevan dalam mendukung penurunan angka kemiskinan di Jawa Tengah.
"Program ini akan terus disesuaikan dengan visi misi kami maupun program tahunan," kata Taj Yasin.
Ia menambahkan, fokus pendampingan dilakukan secara bertahap sesuai prioritas pembangunan daerah, mulai dari infrastruktur, ketahanan pangan, penguatan sektor pariwisata, hingga pertumbuhan ekonomi desa.
"Kami akan mengarahkan, mengajak, serta melakukan evaluasi dan penyesuaian dalam program 'Satu OPD, Satu Desa Dampingan'," ucapnya.
Berdasarkan data Pemprov Jateng, sejak 2019 hingga 2025, sebanyak 452 desa telah mendapatkan pendampingan. Intervensi yang dilakukan meliputi perbaikan RTLH, peningkatan sanitasi, serta pengembangan UMKM dan desa berorientasi ekspor.
Pada 2026, Pemprov Jateng menargetkan perluasan program ke 76 desa yang tersebar di 16 kabupaten. Langkah ini diharapkan memperkuat pembangunan berbasis desa sekaligus mempercepat pengentasan kemiskinan di wilayah Jawa Tengah.
