Ahmad Luthfi Minta Pencegahan Narkoba Diperkuat, Semarang dan Solo Jadi Fokus

KONTENSEMARANG.COM – Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, meminta Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Jawa Tengah memperkuat langkah pencegahan penyalahgunaan narkoba.

Permintaan itu disampaikan saat menerima audiensi Kepala BNNP Jateng, Toton Rasyid, di ruang kerjanya pada Kamis, 26 Februari 2026.

Menurut Luthfi, upaya pencegahan harus dilakukan secara konsisten dan tidak sebatas kegiatan seremonial, melainkan digencarkan secara masif dan berkelanjutan.

Ia juga mendorong penguatan program Kampung Bersinar (Bersih dari Narkoba) dan Kampung Tangguh melalui berbagai aktivitas di tingkat desa dan kelurahan dengan melibatkan masyarakat secara aktif.

“Paling penting kampung bersinar dan tangguh itu diekspose lagi,” tegasnya.

Pemprov Jateng, lanjutnya, telah meningkatkan dukungan anggaran hibah untuk BNNP Jateng. Pada 2022 dan 2023 hibah tercatat sebesar Rp200 juta, meningkat menjadi Rp750 juta pada 2024, serta Rp1,5 miliar pada 2025 dan 2026.

Selain itu, Luthfi meminta agar wilayah Semarang dan Solo menjadi prioritas penanganan karena dinilai memiliki tingkat kerawanan yang tinggi.

Ia juga mendorong pendataan kabupaten/kota yang belum memiliki Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota (BNNK) guna mempercepat pembentukannya.

Sementara itu, Kepala BNNP Jateng Toton Rasyid menyampaikan apresiasi atas dukungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam upaya pemberantasan narkoba.

“Ke depan kami berharap terus mendapatkan dukungan, termasuk untuk penguatan fasilitas rehabilitasi rawat inap,” ujarnya.

Toton mengungkapkan, kapasitas fasilitas rehabilitasi rawat inap di rumah sakit saat ini masih terbatas, rata-rata hanya sekitar 10 tempat tidur.

Setiap tahun, BNNP Jateng baru mampu merehabilitasi sekitar 500 orang, sehingga diperlukan peningkatan kapasitas layanan.

Ia menambahkan, saat ini baru sembilan kabupaten/kota di Jawa Tengah yang memiliki BNNK. Ke depan, BNNP membuka opsi penguatan berbasis zonasi untuk mengoptimalkan pencegahan.

Audiensi tersebut juga membahas pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam menghadapi narkoba yang dikategorikan sebagai extraordinary crime. (*)