KONTENSEMARANG.COM - Sensus Ekonomi 2026 resmi dicanangkan di Jawa Tengah oleh Gubernur Ahmad Luthfi dalam sebuah kegiatan yang digelar di Lapangan Pancasila Simpang Lima, Kota Semarang, Kamis, 18 Juni 2026.
Kegiatan tersebut menjadi langkah penting dalam pengumpulan data ekonomi yang akan digunakan sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan daerah.
Acara yang turut dihadiri Ahmad Luthfi itu juga diikuti Wakil Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) RI Sonny Harry Budiutomo Harmadi, sejumlah kepala daerah di Jawa Tengah, serta jajaran BPS dari berbagai wilayah di provinsi tersebut.
Dalam pelaksanaannya, sensus yang berlangsung hingga 31 Agustus 2026 itu melibatkan sebanyak 36.891 petugas yang bertugas melakukan pendataan di seluruh wilayah Jawa Tengah.
Pada kesempatan tersebut, Ahmad Luthfi menegaskan pentingnya peran data dalam menggambarkan kondisi ekonomi secara nyata. Menurutnya, hasil pendataan yang dilakukan BPS akan menjadi dasar dalam membaca situasi ekonomi sekaligus menyusun arah pembangunan yang tepat.
“Berikan data semaksimal mungkin kepada teman-teman kita dari BPS. Karena data akan memberikan fakta,” kata Luthfi.
Ia menjelaskan bahwa data hasil sensus dapat membantu pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota dalam memetakan potensi ekonomi daerah secara lebih tepat. Oleh karena itu, ia meminta para bupati, wali kota, hingga aparatur pemerintah turut aktif menyosialisasikan kegiatan sensus kepada masyarakat.
“Kita bisa memetakan tentang daerah kita, ekonomi Jawa Tengah gambarannya kayak apa. Ini penting agar kita semuanya menyadari bahwa pertumbuhan ekonomi ini adalah basisnya data,” ujarnya.
Luthfi juga mengimbau masyarakat, terutama para pelaku usaha mulai dari UMKM hingga usaha rumah tangga, untuk bersikap terbuka saat didata petugas sensus. Ia memastikan seluruh informasi yang diberikan masyarakat akan dijaga kerahasiaannya.
Menurutnya, data yang akurat akan menjadi fondasi agar program pembangunan yang dijalankan pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota dapat berjalan selaras dan sesuai kebutuhan daerah.
Sementara itu, Wakil Kepala BPS RI Sonny Harry Budiutomo Harmadi mengatakan Jawa Tengah memiliki posisi yang sangat penting dalam perekonomian nasional. Berdasarkan data tahun 2026, jumlah usaha di provinsi tersebut mencapai hampir 5 juta unit usaha.
Jumlah tersebut setara dengan 25,76 persen dari total usaha yang ada di Pulau Jawa dan sekitar 15,25 persen dari seluruh usaha di Indonesia. Karena itu, kualitas pendataan di Jawa Tengah dinilai akan memberikan kontribusi besar terhadap kualitas data nasional.
“Kalau kita mendata di Jawa Tengah dengan sangat baik, artinya kita menyelesaikan setidaknya 15 persen kualitas pendataan di Indonesia,” kata Sonny.
Ia menjelaskan bahwa Sensus Ekonomi 2026 memiliki cakupan yang berbeda dibandingkan pelaksanaan sensus sebelumnya. Kali ini, pendataan tidak hanya menyasar pelaku usaha, tetapi juga mencakup sektor pertanian dan rumah tangga.
Menurut Sonny, pendataan usaha dan rumah tangga di Jawa Tengah menjadi penting karena banyak aktivitas ekonomi saat ini dijalankan dari rumah. Berbagai usaha berbasis digital yang memanfaatkan media sosial maupun platform daring sering kali tidak dapat teridentifikasi hanya dari pengamatan luar.
“Sekarang sudah pakai TikTok, sudah pakai media sosial, itu tidak terlihat dari luar. Baru bisa kita data, baru bisa kita identifikasi kalau kita masuk ke rumah-rumah,” ujarnya.
Lebih lanjut, Sonny menegaskan bahwa Sensus Ekonomi 2026 berbeda dengan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Sensus ini secara khusus difokuskan untuk mendata aktivitas ekonomi, baik yang dilakukan pelaku usaha maupun ekonomi keluarga.
Ia juga memastikan bahwa data yang dikumpulkan dalam sensus tidak berkaitan dengan kepentingan perpajakan sehingga masyarakat tidak perlu khawatir saat memberikan informasi kepada petugas.
Di lapangan, proses pendataan dilakukan secara langsung dari rumah ke rumah. Salah satu petugas Sensus Ekonomi 2026 di Kecamatan Gunungpati, Kota Semarang, Anastasia Putri, menjelaskan bahwa petugas terlebih dahulu memberikan edukasi mengenai tujuan sensus sebelum mengajukan pertanyaan kepada warga.
“Petugas datang terus mengedukasi soal sensus ini. Habis itu langsung ditanya soal pertanyaan-pertanyaan yang ada di kuesioner,” kata Anastasia.
Ia mengungkapkan telah melakukan pendataan terhadap sekitar 20 kepala keluarga. Selama bertugas, salah satu tantangan yang kerap ditemui adalah adanya kekhawatiran warga terhadap sejumlah pertanyaan yang dianggap bersifat pribadi, termasuk terkait pendapatan.
Meski demikian, Anastasia berharap masyarakat semakin memahami pentingnya sensus dan bersedia memberikan informasi secara terbuka karena seluruh data yang dikumpulkan dilindungi oleh ketentuan yang berlaku.
“Harapannya ke depan masyarakat lebih terbuka sama kita, karena ada undang-undangnya juga kan. Informasinya akan terlindungi,” ujarnya.
Anastasia menambahkan, masyarakat dapat memeriksa identitas petugas yang datang dengan melihat surat tugas serta surat rekomendasi dari pemerintah daerah setempat. Selain itu, petugas juga dibekali rompi khusus sebagai tanda pengenal resmi.
“Jadi nanti bisa ditunjukkan ke masyarakat. Jadi masyarakat bisa lebih tahu dan paham juga kalau sensus ini aman,” katanya.
Melalui peran Jawa Tengah dalam Sensus Ekonomi 2026, pemerintah dan BPS berharap dapat memperoleh data yang lebih lengkap dan akurat guna mendukung penyusunan kebijakan pembangunan ekonomi yang tepat sasaran.
