Ia mengungkapkan telah melakukan pendataan terhadap sekitar 20 kepala keluarga. Selama bertugas, salah satu tantangan yang kerap ditemui adalah adanya kekhawatiran warga terhadap sejumlah pertanyaan yang dianggap bersifat pribadi, termasuk terkait pendapatan.
Meski demikian, Anastasia berharap masyarakat semakin memahami pentingnya sensus dan bersedia memberikan informasi secara terbuka karena seluruh data yang dikumpulkan dilindungi oleh ketentuan yang berlaku.
“Harapannya ke depan masyarakat lebih terbuka sama kita, karena ada undang-undangnya juga kan. Informasinya akan terlindungi,” ujarnya.
Anastasia menambahkan, masyarakat dapat memeriksa identitas petugas yang datang dengan melihat surat tugas serta surat rekomendasi dari pemerintah daerah setempat. Selain itu, petugas juga dibekali rompi khusus sebagai tanda pengenal resmi.
“Jadi nanti bisa ditunjukkan ke masyarakat. Jadi masyarakat bisa lebih tahu dan paham juga kalau sensus ini aman,” katanya.
Melalui peran Jawa Tengah dalam Sensus Ekonomi 2026, pemerintah dan BPS berharap dapat memperoleh data yang lebih lengkap dan akurat guna mendukung penyusunan kebijakan pembangunan ekonomi yang tepat sasaran.
