Selain pemerintah, sekolah dan perguruan tinggi dinilai perlu menanamkan budaya mobilitas berkelanjutan sejak dini.
Dunia usaha juga dapat berperan melalui penyediaan layanan antar-jemput, insentif penggunaan angkutan umum, konektivitas kawasan kerja dengan simpul transportasi, serta pengelolaan parkir yang lebih rasional.
Robby menekankan pembangunan budaya transportasi umum membutuhkan keterlibatan berbagai pihak, mulai dari pemerintah, BUMN dan BUMD, operator, dunia usaha, institusi pendidikan, pengembang, komunitas, media, hingga masyarakat. Setiap daerah juga dapat memilih moda sesuai kebutuhan, tanpa harus memiliki MRT atau LRT.
Pada akhirnya, transportasi umum diharapkan tidak lagi dipandang sebagai pilihan bagi masyarakat yang tidak memiliki kendaraan pribadi.
Transportasi publik harus menjadi pilihan karena lebih mudah, nyaman, aman, ekonomis, dan mampu memberikan kepastian waktu.
Indonesia telah menginvestasikan anggaran besar untuk membangun infrastruktur transportasi. Karena itu, investasi tersebut perlu diikuti perubahan perilaku sehingga masyarakat secara sukarela memilih meninggalkan kendaraan pribadi ketika transportasi umum tersedia sebagai alternatif yang lebih baik.
Melalui gerakan Public Transportation Day, perubahan diharapkan dimulai dari lingkungan pemerintah sendiri.
Ketika penggunaan transportasi umum berkembang dari sekadar ajakan menjadi pilihan, kemudian menjadi kebiasaan dan budaya, mobilitas masyarakat diharapkan menjadi lebih efisien, sehat, setara, dan berkelanjutan. (*)
