Menurut Joko, revitalisasi pasar tidak harus selalu diwujudkan dalam bentuk pembangunan kembali pasar.
Pemerintah perlu mempertimbangkan potensi dan kebutuhan masing-masing kawasan agar fasilitas yang dibangun dapat dimanfaatkan secara optimal.
“Kalau memang lebih cocok menjadi sentra kuliner atau fungsi ekonomi lainnya, itu bisa dipertimbangkan. Yang penting harus berdasarkan kajian sehingga setelah dibangun tidak kembali sepi,” tegasnya.
Selain pasar yang mengalami penurunan aktivitas, Komisi B juga meninjau Pasar Sampangan yang dinilai masih memiliki prospek untuk dikembangkan.
Namun, DPRD menemukan bahwa area lantai atas pasar tersebut belum dimanfaatkan secara maksimal.
Joko menyebut persoalan lantai atas yang sepi pengunjung tidak hanya terjadi di Pasar Sampangan, melainkan juga di sejumlah pasar tradisional lainnya di Kota Semarang.
“Basement dan lantai bawah ramai, tetapi lantai atas tidak berfungsi. Ini harus menjadi bahan evaluasi agar pengembangan pasar ke depan benar-benar sesuai kebutuhan dan perilaku masyarakat,” ujarnya.
Ia menambahkan, perubahan pola belanja masyarakat serta maraknya pedagang kaki lima di sekitar pasar menjadi salah satu faktor yang memengaruhi menurunnya kunjungan ke pasar tradisional.
Oleh karena itu, setiap rencana revitalisasi harus mempertimbangkan dinamika perilaku konsumen dan perkembangan ekonomi di kawasan setempat.
“Kami berharap sejak sekarang Disdag menyiapkan kajian secara matang sehingga pada 2027 program revitalisasi pasar bisa tepat sasaran dan memberikan dampak nyata bagi perekonomian masyarakat,” pungkasnya. (*)
