KONTENSEMARANG.COM — Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menegaskan pentingnya keterlibatan pemerintah daerah dalam proses evaluasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Menurutnya, pemerintah daerah memiliki pemahaman yang lebih mendalam terhadap kondisi dan kebutuhan masyarakat di wilayah masing-masing sehingga dapat memberikan masukan yang lebih tepat dalam pelaksanaan program tersebut.
“Meskipun Makan Bergizi Gratis merupakan program pemerintah pusat, pemerintah daerah tetap harus dilibatkan dalam evaluasi pelaksanaannya,” kata Luthfi dalam Rapat Koordinasi Regional Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Direktif Presiden Batch II Provinsi Jawa Tengah 2026 di Lorin Hotel Surakarta, Kamis, 5 Juni 2026.
Luthfi menjelaskan, evaluasi MBG tidak hanya berfokus pada penyaluran makanan kepada penerima manfaat.
Aspek lain seperti kualitas menu, keamanan pangan, sertifikasi halal, hingga kepemilikan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) juga perlu menjadi perhatian bersama.
Ia berharap pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota dapat memiliki komitmen yang sama dalam mengawal keberhasilan program tersebut.
Untuk itu, Satuan Tugas (Satgas) MBG yang telah dibentuk di daerah diminta berperan aktif dalam memastikan pelaksanaan program berjalan optimal.
Menurut Luthfi, penerapan menu MBG perlu disesuaikan dengan kondisi masing-masing daerah.
Perbedaan ketersediaan bahan pangan lokal, pola konsumsi masyarakat, serta karakteristik anak-anak menjadi faktor yang harus dipertimbangkan dalam penyusunan menu.
Selain itu, ia mendorong keterlibatan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) dalam pendampingan program.
