KONTENSEMARANG.COM — Penanganan rumah tidak layak huni (RTLH) di Jawa Tengah tidak hanya berfokus pada perbaikan fisik bangunan. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga berupaya menyentuh persoalan lain yang dihadapi keluarga penerima, mulai dari pendidikan hingga akses pekerjaan dan peningkatan pendapatan.
Memasuki usia ke-81, Pemprov Jateng terus memperluas pendekatan tersebut. Rumah yang diperbaiki diharapkan menjadi tempat tinggal yang lebih sehat dan aman, sekaligus menjadi pintu masuk untuk memperkuat kondisi sosial dan ekonomi keluarga.
“Kita bantu tidak hanya rumahnya. Kalau anaknya ada yang putus sekolah, kita sekolahkan. Kalau butuh pekerjaan, bantuan sosialnya juga kita dorong,” kata Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi saat menyalurkan bantuan perbaikan RTLH di Desa Gondang, Sragen pada 4 Maret 2026.
Komitmen tersebut berjalan beriringan dengan penanganan backlog perumahan di Jawa Tengah yang terus dilakukan secara masif.
Sepanjang 2025, sebanyak 274.514 unit backlog berhasil ditangani. Capaian itu membuat backlog perumahan turun dari 1.332.968 unit pada awal 2025 menjadi 1.058.454 unit pada awal 2026.
Penanganan kemudian dilanjutkan pada 2026. Hingga Triwulan II, sebanyak 65.449 unit backlog telah ditangani melalui berbagai sumber pembiayaan.
Di antaranya APBN melalui BSPS, Dana Desa, kementerian/lembaga, APBD Provinsi, APBD kabupaten/kota, CSR, hingga Baznas.
Dari APBD Provinsi Jawa Tengah, realisasi penanganan hingga Triwulan II mencapai 1.625 unit dari target 5.231 unit.
Program tersebut juga menunjukkan bahwa pemerintah lebih banyak melakukan peningkatan kualitas hunian yang sudah ditempati masyarakat dibandingkan membangun rumah baru.
Pada 2025, dari 17.510 unit yang ditangani melalui APBD Provinsi Jawa Tengah, sebanyak 17.170 unit merupakan peningkatan kualitas RTLH. Sementara pembangunan rumah baru tercatat sebanyak 340 unit.
