KONTENSEMARANG.COM– Pemerintah Provinsi Jawa Tengah resmi memulai Program Insersi Pendidikan Perkoperasian yang akan diterapkan di seluruh jenjang pendidikan. Program ini menjadikan Jawa Tengah sebagai provinsi pertama di Indonesia yang memasukkan pendidikan koperasi secara sistematis dan berkelanjutan ke dalam proses pembelajaran sekolah.
Sebanyak sekitar 6,38 juta peserta didik mulai dari SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA hingga SLB menjadi sasaran program yang diluncurkan di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Semarang, Jumat (5/6). Acara tersebut dihadiri Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi, Menteri Koperasi RI Ferry Juliantono, Menteri Agama RI Nasaruddin Umar, serta Kepala Badan Kebijakan Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen RI Toni Toharudin.
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi mengatakan program ini dirancang untuk menanamkan pemahaman tentang koperasi kepada generasi muda sejak dini. Menurutnya, koperasi merupakan bagian penting dari sistem perekonomian nasional yang telah diamanatkan dalam konstitusi.
“Koperasi merupakan amanah Undang-Undang Dasar 1945, khususnya Pasal 33. Program ini juga selaras dengan kebijakan pemerintah terkait Koperasi Merah Putih,” kata Luthfi.
Ia menegaskan bahwa program tersebut tidak akan menambah mata pelajaran baru maupun membebani peserta didik. Materi perkoperasian akan dimasukkan ke dalam mata pelajaran yang sudah ada melalui metode insersi atau penyisipan materi.
Untuk mendukung implementasinya, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah menyiapkan modul pembelajaran khusus sekaligus memberikan pembekalan kepada kepala sekolah, pengawas, dan tenaga pendidik. Jawa Tengah bahkan menjadi daerah pertama yang menyusun modul pendidikan koperasi secara khusus bagi siswa sekolah.
Materi yang diberikan akan disesuaikan dengan tingkat pendidikan masing-masing. Pada jenjang SD dan MI, siswa akan dikenalkan dengan konsep gotong royong serta nilai-nilai dasar koperasi. Di tingkat SMP dan MTs, pembelajaran mulai mengulas struktur organisasi, tata kelola, dan manfaat koperasi.
Sementara itu, siswa SMA, SMK, dan MA akan memperoleh materi yang lebih aplikatif, terutama terkait praktik koperasi dan kewirausahaan. Adapun untuk peserta didik SLB, materi akan disesuaikan dengan kebutuhan serta karakteristik pembelajaran masing-masing.
Menteri Koperasi RI Ferry Juliantono mengapresiasi langkah yang dilakukan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Menurutnya, kebijakan tersebut menjadi tonggak baru dalam pengembangan pendidikan dan gerakan koperasi di Indonesia.
“Saya mengucapkan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, khususnya Bapak Gubernur Jawa Tengah, yang hari ini telah melahirkan sejarah,” kata Ferry.
