KONTENSEMARANG.COM – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah kembali mencatatkan prestasi di tingkat nasional setelah memperoleh penghargaan sebagai salah satu pemerintah daerah terbaik dalam kategori Pengendalian Inflasi pada ajang Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi Regional Jawa-Bali 2026.
Penghargaan tersebut diberikan oleh Kementerian Dalam Negeri kepada tiga provinsi yang dinilai berhasil menjaga stabilitas harga dan mengendalikan inflasi, yakni Jawa Tengah, Bali, dan Daerah Istimewa Yogyakarta.
Penghargaan diterima langsung oleh Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi dalam acara Malam Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi Regional Jawa-Bali yang berlangsung di Yogyakarta Marriott Hotel pada Kamis (4/6/2026) malam.
Ahmad Luthfi mengatakan penghargaan tersebut menjadi bukti bahwa upaya pengendalian inflasi yang dilakukan selama ini berjalan efektif berkat kerja sama berbagai pihak, mulai dari pemerintah provinsi hingga pemerintah kabupaten, kota, dan desa.
Menurutnya, menjaga inflasi tetap terkendali merupakan langkah penting untuk melindungi daya beli masyarakat sekaligus memastikan kebutuhan pokok tetap tersedia dengan harga yang terjangkau.
Untuk mencapai tujuan tersebut, sinergi antara pemerintah daerah, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), pemerintah desa, sektor perbankan, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya terus diperkuat, terutama dalam menjaga kelancaran distribusi komoditas pangan.
"Misalnya bawang merah kita distribusikan, cabai bisa kita distribusikan, sehingga keterjangkauan ini menjadi penting, sehingga inflasi bisa kita tekan," ungkapnya.
Luthfi menambahkan bahwa penghargaan yang diraih bukanlah tujuan akhir, melainkan motivasi untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan dan kinerja pemerintah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.
Selain Jawa Tengah, sejumlah daerah di provinsi ini juga berhasil meraih penghargaan pada kategori lainnya. Kota Semarang memperoleh penghargaan terbaik III tingkat kota untuk kategori Penurunan Stunting.
Sementara itu, Kabupaten Sukoharjo meraih terbaik II tingkat kabupaten pada kategori Pengendalian Inflasi. Adapun Kota Magelang dan Kota Surakarta berhasil meraih penghargaan terbaik I dan terbaik II tingkat kota dalam kategori Penurunan Tingkat Pengangguran.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menjelaskan bahwa gelombang pertama Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi mencakup empat kategori penilaian utama. Ia menyebut proses penjurian berlangsung ketat karena banyak daerah menunjukkan capaian yang baik dengan selisih nilai yang relatif tipis.
Menurut Tito, penghargaan tersebut tidak hanya menjadi bentuk apresiasi, tetapi juga sarana untuk mendorong pemerintah daerah terus menghadirkan inovasi dan program yang memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
"Masih banyak kepala daerah yang memiliki kinerja baik dan membawa daerahnya meraih prestasi," katanya.
Ia menilai berbagai keberhasilan pemerintah daerah perlu mendapat perhatian dan publikasi yang lebih luas agar dapat menjadi inspirasi bagi daerah lain dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan pembangunan.
"Sebetulnya banyak sekali kepala daerah yang memiliki kinerja dan prestasi yang bagus. Ini perlu diangkat. Perlu diangkat bahwa banyak pemimpin-pemimpin yang juga bagus," kata Tito.
Lebih lanjut, Tito menjelaskan bahwa sistem penghargaan berbasis regional diterapkan untuk memberikan kesempatan yang lebih merata kepada seluruh daerah dalam berkompetisi. Dengan pendekatan tersebut, daerah yang memiliki keterbatasan fiskal tetap memiliki peluang yang sama untuk menunjukkan inovasi dan capaian terbaiknya.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Djamari Chaniago, menilai penghargaan yang diberikan menunjukkan semakin meratanya kualitas pembangunan dan tata kelola pemerintahan di berbagai daerah.
Ia mengingatkan bahwa penghargaan bukanlah akhir dari proses pembangunan, melainkan dorongan agar pemerintah daerah terus menjaga dan meningkatkan prestasi yang telah diraih demi kesejahteraan masyarakat.
Prestasi yang diraih Jawa Tengah dalam pengendalian inflasi ini sekaligus memperkuat komitmen pemerintah daerah untuk menjaga stabilitas ekonomi, melindungi daya beli masyarakat, dan memastikan distribusi kebutuhan pokok tetap berjalan optimal di seluruh wilayah.
