Ia menambahkan, fokus pendampingan dilakukan secara bertahap sesuai prioritas pembangunan daerah, mulai dari infrastruktur, ketahanan pangan, penguatan sektor pariwisata, hingga pertumbuhan ekonomi desa.
"Kami akan mengarahkan, mengajak, serta melakukan evaluasi dan penyesuaian dalam program 'Satu OPD, Satu Desa Dampingan'," ucapnya.
Berdasarkan data Pemprov Jateng, sejak 2019 hingga 2025, sebanyak 452 desa telah mendapatkan pendampingan. Intervensi yang dilakukan meliputi perbaikan RTLH, peningkatan sanitasi, serta pengembangan UMKM dan desa berorientasi ekspor.
Pada 2026, Pemprov Jateng menargetkan perluasan program ke 76 desa yang tersebar di 16 kabupaten. Langkah ini diharapkan memperkuat pembangunan berbasis desa sekaligus mempercepat pengentasan kemiskinan di wilayah Jawa Tengah.
