Selama ini, layanan digital pemerintah masih berjalan secara terpisah sehingga masyarakat harus membuka banyak platform berbeda untuk mengakses layanan yang dibutuhkan.
“Platform SDG’S hadir untuk menjawab persoalan tersebut. Warga cukup menggunakan satu aplikasi untuk mengakses berbagai layanan publik yang sudah terintegrasi,” katanya.
Didik menjelaskan, platform ini dilengkapi sistem verifikasi identitas digital yang aman melalui metode Know Your Customer (KYC) dan autentikasi berbasis perangkat.
Data pengguna tetap dikelola dan berada di bawah kendali Pemerintah Kota Semarang.
Dengan mekanisme tersebut, proses verifikasi pengguna antarperangkat daerah dapat dilakukan lebih cepat tanpa perlu pengumpulan data berulang.
Sementara itu, CEO KISA sekaligus akademisi Institut Teknologi Bandung (ITB), Prof. John Choi, menilai SDG’S sebagai salah satu implementasi layanan publik digital paling maju yang diterapkan di tingkat kota metropolitan.
“Layanan SDG’S mewakili ekosistem layanan publik jarak jauh penuh pertama di dunia yang diterapkan untuk populasi sekitar satu juta penduduk,” ujarnya.
John menjelaskan, platform tersebut memungkinkan berbagai dokumen resmi diubah menjadi identitas digital yang aman menggunakan teknologi Verifiable Credentials (VC).
Beragam dokumen seperti Kartu Identitas Anak (KIA), kartu pelajar, hingga kartu layanan transportasi dapat terhubung dalam satu ekosistem digital sehingga pengguna cukup melakukan satu kali verifikasi untuk mengakses berbagai layanan.
Peluncuran SDG’S sekaligus mempertegas komitmen Kota Semarang dalam mengembangkan pemerintahan berbasis digital guna menghadirkan layanan publik yang lebih cepat, aman, dan terintegrasi bagi masyarakat. (*)
