Sementara itu, Kepala BPKP Setya Nugraha mendorong peningkatan kapasitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).
Inspektorat, kata dia, harus mampu berperan sebagai mata dan telinga kepala daerah sekaligus memberikan peringatan dini terhadap potensi risiko dalam pelaksanaan program.
“APIP harus benar-benar mampu memberikan early warning dan mencegah korupsi,” kata Kepala BPKP dalam sambutannya.
Ia menegaskan fungsi pengawasan tidak seharusnya hanya berorientasi pada pencapaian skor atau kelengkapan administrasi. Pengawasan harus mampu mencerminkan kondisi tata kelola pemerintahan yang sebenarnya.
Selain itu, perencanaan pembangunan juga perlu berorientasi pada hasil yang dirasakan langsung masyarakat, bukan sekadar mengejar jumlah rapat, dokumen, ataupun tingkat penyerapan anggaran. (*)
