KONTENSEMARANG.COM — Sejumlah kiai di Jawa Tengah meminta pemerintah tidak mencampuri proses kontestasi internal menjelang Muktamar Ke-35 Nahdlatul Ulama (NU).
Pemerintah dinilai perlu menjaga jarak dan memastikan kementerian, lembaga, pemerintah daerah, serta aparat negara tidak digunakan untuk memengaruhi pilihan peserta Muktamar.
Imbauan tersebut disampaikan KH M. Furqon, yang mewakili para kiai Jawa Tengah. Ia menilai netralitas pemerintah penting untuk menjaga kemandirian NU dalam menentukan kepemimpinan organisasi.
Pernyataan itu muncul di tengah adanya informasi dan keresahan warga NU terkait sejumlah pertemuan, undangan, serta komunikasi antara pejabat pemerintah dengan pengurus NU menjelang pelaksanaan Muktamar.
Salah satunya berkaitan dengan keberatan Rais PCNU Garut terhadap undangan Gubernur Jawa Barat kepada sejumlah Rais PCNU.
“ Kami berharap pemerintah tidak cawe-cawe. Muktamar adalah rumah tangga Nahdlatul Ulama. Biarkan para kiai, pengurus wilayah dan cabang menentukan sendiri siapa yang mereka percaya memimpin NU. Pemerintah cukup menjadi sahabat NU, bukan menjadi pemain dalam kontestasi NU,” kata KH M. Furqon, Rais Syuriyah PCNU Temanggung.
Menurut Furqon, hubungan baik antara NU dan pemerintah merupakan hal positif selama diarahkan untuk kepentingan umat dan bangsa.
Namun, hubungan tersebut tidak seharusnya bergeser menjadi penggunaan kekuasaan untuk mendukung atau menjatuhkan kandidat tertentu.
Senada dengan itu, Kiai Misbah, Rais Syuriyah PCNU Kota Tegal, mengingatkan agar perangkat negara tidak digunakan dalam persaingan internal NU.
Ia menegaskan kementerian, aparat, anggaran, fasilitas, jabatan, dan kewenangan pemerintah harus tetap berada dalam koridor kepentingan negara.
