Gubernur Ahmad Luthfi Gandeng TNI dan Stakeholder untuk Percepat Penanggulangan Kemiskinan
Gubernur Ahmad Luthfi libatkan TNI, Polri, dan masyarakat dalam model kolaboratif percepatan penanggulangan kemiskinan di Jawa Tengah.
kontensemarang 
KONTENSEMARANG.COM — Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menegaskan komitmennya dalam mempercepat penanggulangan kemiskinan melalui kolaborasi lintas sektor. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, kata Luthfi, tidak bisa bekerja sendirian dan perlu dukungan berbagai pihak, termasuk TNI dan Polri.
Hal tersebut disampaikan Luthfi saat memberikan paparan dalam acara Apel Komandan Satuan Komando Kewilayahan (Dansatkowil) Terpusat 2025 di Kabupaten Banyumas, Kamis (13/11/2025). Acara itu turut dihadiri Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Maruli Simanjuntak beserta jajaran.
Menurut Luthfi, model penanggulangan kemiskinan di Jawa Tengah berbasis collaborative governance atau pemerintahan kolaboratif, dengan melibatkan perangkat daerah, Babinsa, Bhabinkamtibmas, dan pemerintah desa.
“Pemerintah provinsi tidak bisa berdiri sendiri. Kita harus bergerak bersama seluruh stakeholder. Babinsa adalah mitra strategis kami di lapangan,” ujar Luthfi.
Ia mencontohkan penerapan model ini di Kabupaten Pati, yang menjadi rujukan nasional dalam intervensi kemiskinan ekstrem. Dalam program tersebut, Babinsa dan Bhabinkamtibmas mendapatkan dukungan operasional Rp500 ribu per bulan—Rp300 ribu dari Pemkab Pati dan Rp200 ribu dari Pemprov Jateng.
“Dukungan itu memastikan pendampingan warga miskin berjalan intensif dan berkelanjutan. Selain itu, Petugas Penyuluh Lapangan (PPL) juga mendapat tambahan Rp250 ribu untuk mendukung peningkatan produktivitas pertanian masyarakat miskin,” jelasnya.
Selain fokus pada pendampingan, Pemprov Jateng juga melaksanakan perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Tahun ini, terdapat 995 unit RTLH di Kabupaten Pati yang diperbaiki dari total 17.000 unit se-Jawa Tengah. Program tersebut tidak hanya memperbaiki rumah, tetapi juga mencakup intervensi kesehatan, pendidikan, peningkatan pendapatan, dan perlindungan sosial.
“Tiga pilar utama—Babinsa, Bhabinkamtibmas, dan kepala desa—memantau langsung masyarakat miskin. Intervensi bukan hanya soal bantuan sosial, tetapi juga perbaikan rumah, penyediaan sanitasi, bantuan pekerjaan, serta jaminan pendidikan anak-anak,” tambah Luthfi.
Upaya kolaboratif tersebut menunjukkan hasil positif. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Tengah, angka kemiskinan di provinsi ini menurun dari 9,58 persen pada September 2024 menjadi 9,48 persen pada Maret 2025.
“Pendekatan kolaboratif terbukti efektif mempercepat hasil. Kalau pola ini diterapkan di seluruh kabupaten dan kota, tidak akan ada lagi masyarakat miskin ekstrem di Jawa Tengah. Prinsipnya sederhana: kita keroyok bareng-bareng,” tegasnya.
Selain fokus pada isu kemiskinan, Luthfi juga menyoroti peran strategis TNI dalam menjaga stabilitas dan keamanan daerah. Menurutnya, keamanan yang kondusif menjadi fondasi penting untuk memperkuat iklim investasi dan pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah.
“Membangun Jawa Tengah tidak bisa mengandalkan superman. Kita harus menjadi super team. Dan TNI AD, melalui Babinsa, adalah bagian penting dari tim besar ini,” ujar Luthfi menutup paparannya.
Dengan model kolaborasi seperti ini, Pemprov Jateng menargetkan penurunan signifikan angka kemiskinan ekstrem di seluruh wilayah pada tahun-tahun mendatang.
