Gubernur Ahmad Luthfi Tekankan Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

KONTENSEMARANG.COM — Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menegaskan bahwa proses pengadaan barang dan jasa pemerintah harus dilaksanakan secara transparan dan akuntabel.

Hal itu penting karena sektor tersebut dinilai menjadi salah satu area yang paling rawan terjadi penyimpangan.

Penegasan tersebut disampaikan Luthfi saat memberikan arahan kepada jajaran Pemerintah Kabupaten Pekalongan di Aula Sekretariat Daerah Pemkab Pekalongan, Senin (9/3/2026).

Dalam arahannya, ia meminta seluruh organisasi perangkat daerah memastikan proses pengadaan berjalan efisien serta terbuka bagi seluruh pelaku usaha.

“Pengadaan barang dan jasa ini sangat riskan terjadi penyimpangan dan melanggar hukum. Jadi pastikan proses dilaksanakan secara terbuka,” ujarnya.

Selain menekankan transparansi, pemerintah daerah juga diminta memperkuat pengawasan internal guna mencegah potensi penyimpangan dalam pelaksanaan pengadaan.

Menurutnya, penguatan tata kelola pengadaan menjadi bagian penting dalam mewujudkan birokrasi yang bersih sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah.

“Lakukan evaluasi tugas terhadap pekerjaan yang belum dilaksanakan secara maksimal” ucapnya.

Dalam kesempatan tersebut, Luthfi juga kembali menegaskan peran penting Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai penggerak utama jalannya birokrasi.

Ia menilai kualitas pelayanan publik sangat bergantung pada kinerja ASN.

Sementara itu, di kesempatan lain Luthfi juga memberikan peringatan tegas kepada seluruh bupati dan wali kota di Jawa Tengah agar tidak ada lagi kepala daerah yang terjerat kasus korupsi.

Peringatan tersebut disampaikan saat memimpin rapat koordinasi lintas sektoral dalam rangka persiapan Lebaran 2026 di Gradhika Bhakti Praja, Senin (9/3/2026).

Rapat tersebut dihadiri seluruh bupati dan wali kota se-Jawa Tengah bersama jajaran Forkopimda masing-masing.

"Pertama Pati, satu setengah bulan berikutnya (Bupati) Pekalongan. Saya tidak ingin satu setengah bulan nanti ada lagi. Ini warning untuk kita semua, cukup dua kali, aja sampe ini ping telu (jangan sampai tiga kali)," tegas Ahmad Luthfi di hadapan peserta rakor dan Bupati-Walikota.

Ia menilai peristiwa yang terjadi di Kabupaten Pati dan Kabupaten Pekalongan harus menjadi pengingat bagi seluruh kepala daerah agar lebih berhati-hati dalam menjalankan tugas.

“Jangan menyalahgunakan wewenang sebagai pejabat publik. Apalagi melanggar hukum, norma, serta korupsi dan gratifikasi,” ujar dia.

Luthfi menambahkan, sebagai pejabat publik kepala daerah harus mampu mewujudkan birokrasi yang melayani dengan mengedepankan prinsip *clear and good governance*, salah satunya melalui transparansi dan akuntabilitas.

"Saya minta tolong para Bupati dan Walikota betul-betul menjaga akuntabilitas, keterbukaan, transparansi,” ujar dia. (*)