Gubernur Jateng Tindaklanjuti Aspirasi Kepala Desa Banyumas
Ini Upaya Gubernur Jateng Tindaklanjuti Aspirasi dari Paguyuban Kepala Desa
redaksi 
KONTENSEMARANG.COM — Paguyuban Kepala Desa “Satria Praja” Kabupaten Banyumas menggelar audiensi dengan Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi di Kantor Gubernur Jawa Tengah, Kamis (5/2/2026).
Dalam pertemuan tersebut, para kepala desa menyampaikan sejumlah persoalan yang dihadapi desa, mulai dari pemerataan bantuan keuangan, pelaksanaan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), hingga relokasi Puskesmas Cilongok II.
Ketua Umum Satria Praja Banyumas, Saifuddin, mengatakan salah satu aspirasi utama adalah perlunya pemerataan Bantuan Keuangan (Bankeu) khusus desa atau Bantuan Gubernur. Menurutnya, pemangkasan dana desa membuat pemerintah desa harus bekerja lebih keras dalam membiayai pembangunan.
“Saat ini dana desa terjun bebas, praktis daerah harus bisa berupaya bagaimana membangun desa. Harapan kami bantuan gubernur ini menjadi penting, paling tidak, ada pemerataan tiap-tiap desa,” ujarnya.
Selain itu, pihaknya juga menyoroti pelaksanaan KDMP yang masih menghadapi sejumlah kendala teknis di lapangan, seperti ketersediaan lahan, status tanah, hingga kebutuhan pengurugan untuk pembangunan gedung koperasi.
Ia berharap ada kejelasan regulasi, pelatihan, serta pendampingan agar pelaksanaan program tidak menimbulkan persoalan hukum bagi kepala desa. Menurutnya, koperasi desa berpotensi mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.
“Ada desa-desa yang terpencil, jumlah penduduk sedikit, dan tidak punya tanah kas desa. Ini yang menjadi persoalan. Sementara KDMP ini harus punya gedung,” katanya.
Aspirasi lain yang disampaikan adalah terkait relokasi Puskesmas Cilongok II. Saifuddin menjelaskan, sebelumnya telah ada surat penetapan relokasi ke Desa Kasegeran, Kecamatan Cilongok, tertanggal 19 September 2025. Namun, keputusan terbaru dari bupati menyebutkan pemindahan ke lokasi lain.
Menanggapi hal tersebut, Gubernur Ahmad Luthfi menyatakan telah menerima seluruh aspirasi dan langsung menginstruksikan dinas terkait untuk berkoordinasi dengan pemerintah daerah Banyumas.
Untuk bantuan keuangan, ia meminta desa-desa yang belum memperoleh Bankeu dapat diusulkan melalui anggaran perubahan agar pembangunan desa tetap berjalan.
“Untuk bantuan gubernur, tolong upayakan semua desa terakomodir,” ujar Luthfi kepada Kepala Dispermasdesdukcapil Provinsi Jawa Tengah, Nadi Santoso.
Terkait KDMP, Luthfi juga memanggil Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Tengah, Eddy Sulistyo Bramiyanto, guna memberikan penjelasan rinci kepada perwakilan paguyuban.
Berdasarkan data Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Tengah, terdapat 8.523 KDMP berbadan hukum di Jawa Tengah. Sebanyak 6.230 koperasi atau sekitar 74 persen telah beroperasi, dengan total anggota sekitar 200 ribu orang dan modal terkumpul mencapai Rp34,1 miliar. Sekitar 17 ribu pengurus juga telah mengikuti pelatihan secara berkala.
“KDMP ini kan program nasional, jangan sampai mereka ini ‘elek-elekan‘. Jadi penting itu (untuk didampingi). (Soal tidak punya lahan) Itu bisa digabung, harus sesuai kemampuan desa,” kata Luthfi.
Sementara itu, terkait relokasi Puskesmas Cilongok II, ia juga meminta Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas, terutama untuk memastikan alasan dan dasar pemindahan lokasi. (*)
