Jateng Pimpin Penyaluran Kredit Perumahan Nasional, Tembus Rp2,3 Triliun
redaksi 
KONTENSEMARANG.COM — Tingginya kebutuhan hunian di Jawa Tengah turut mendorong peningkatan penyaluran kredit pembiayaan perumahan di wilayah tersebut.
Berdasarkan data Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), realisasi penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) sektor perumahan atau Kredit Program Perumahan (KPP) pada periode 1 Januari hingga 1 April 2026 menempatkan Jawa Tengah di posisi teratas secara nasional dengan nilai mencapai sekitar Rp2,3 triliun.
Penyaluran terbesar tercatat di Kabupaten Brebes sebesar Rp131,5 miliar, disusul Banyumas Rp117,4 miliar, dan Sragen Rp115,6 miliar.
Capaian tersebut mendapat apresiasi dari Menteri PKP, Maruarar Sirait, kepada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Gubernur Ahmad Luthfi.
“Kita harus belajar sama Jateng dan Gubernurnya. Kredit Perumahan ini program Presiden Prabowo Subianto untuk menggerakkan ekonomi. Saya senang sekali Jateng nomor 1,” ujar Maruarar saat bertemu Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi di kantor Kementerian PKP, Jakarta, Kamis (2/4/2026).
Selain itu, Jawa Tengah juga mencatat kinerja positif dalam program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) atau rumah bersubsidi dengan menempati posisi kedua nasional. Pada 2025, realisasi pembiayaan FLPP di provinsi tersebut mencapai 24.470 unit.
“Kalau boleh, tahun ini (2026) jadi 40 ribu unit. Sudah disiapkan dan sudah koordinasi dengan Menteri ATR/BPN, katanya Jateng juga tertinggi untuk pendataan lahan yang dapat dijadikan permukiman,” jelas menteri yang akrab disapa Ara.
Dalam pertemuan yang berlangsung sekitar 1,5 jam itu, juga dibahas percepatan program perumahan dan kawasan permukiman pada 2026.
Program tersebut meliputi Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau bedah rumah, pembangunan rumah susun, penataan kawasan kumuh, serta pemberdayaan UMKM genteng.
“Sentra genteng di Jateng ada Kebumen dan Jepara, ini akan kita manfaatkan, jadi menggunakan genteng dari Jateng agar UMKM maju,” paparnya.
Dalam kesempatan itu, Gubernur Ahmad Luthfi turut didampingi sejumlah kepala daerah, di antaranya Bupati Jepara, Batang, Brebes, Temanggung, Banyumas, Grobogan, serta Wakil Bupati Boyolali.
Ahmad Luthfi menjelaskan, penanganan backlog perumahan di Jawa Tengah pada 2025 mencapai 274.514 unit, sehingga sisa backlog kini sekitar 1.058.454 unit atau menurun sekitar 20 persen.
Penanganan tersebut berasal dari berbagai sumber, mulai dari APBD provinsi dan kabupaten/kota, Baznas, CSR perusahaan, hingga partisipasi masyarakat.
“Hari ini kami usulkan terkait BSPS 2026. Untuk penanganan kawasan permukiman kumuh, kita usulkan di Batang, Banyumas, Jepara, dan mungkin di Kota Semarang. Rumah susun juga ada kami usulkan,” kata Luthfi. (*)
