Jelang Nataru, Wakil Ketua DPRD Jateng Minta Operasi Pasar Digencarkan
Menjelang perayaan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026, Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah, Heri Pudyatmoko mendorong pemerintah daerah untuk memperluas pelaksanaan operasi pasar sebagai langkah konkret mengendalikan harga pangan dan menjaga daya beli masyarakat.
kontensemarang 
KONTENSEMARANG.COM - Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah, Heri Pudyatmoko mengatakan, periode Natal dan Tahun Baru hampir selalu diiringi dengan kenaikan harga bahan pangan pokok, seiring meningkatnya konsumsi rumah tangga dan distribusi yang kerap tersendat akibat cuaca maupun kepadatan logistik akhir tahun.
“Operasi pasar tidak boleh bersifat seremonial atau hanya dilakukan di kota-kota besar. Harus diperluas hingga menjangkau wilayah pinggiran dan daerah rawan gejolak harga,” ujar Heri.
Ia menilai, stabilitas harga pangan menjadi faktor penting dalam menjaga ketenangan sosial dan kesejahteraan masyarakat. Terutama bagi kelompok berpenghasilan rendah yang paling rentan terdampak fluktuasi harga.
“Bagi masyarakat kecil, kenaikan harga beras, minyak goreng, gula, atau telur menjelang akhir tahun itu sangat terasa. Negara harus hadir untuk memastikan kebutuhan pokok tetap terjangkau,” tegasnya.
Heri juga menekankan pentingnya koordinasi lintas instansi. Mulai dari dinas perdagangan, dinas pertanian, hingga BUMD pangan, agar operasi pasar benar-benar berbasis data dan tepat sasaran.
Ia mengingatkan, stok yang secara statistik aman tidak selalu berarti harga di lapangan stabil.
“Sering kali stok di gudang cukup, tapi distribusinya tersendat atau harga di pasar tetap naik. Ini yang perlu diawasi bersama,” jelasnya.
Selain operasi pasar, politisi yang akrab disapa Heri Londo itu mendorong pemerintah daerah untuk memperkuat pengawasan rantai distribusi dan mencegah praktik penimbunan atau spekulasi harga yang kerap muncul menjelang hari besar keagamaan.
Ia juga meminta agar informasi terkait lokasi dan jadwal operasi pasar disosialisasikan secara luas kepada masyarakat, agar manfaatnya benar-benar dirasakan.
“Operasi pasar harus mudah diakses dan diketahui publik. Jangan sampai hanya jadi laporan administratif, tapi tidak menyentuh kebutuhan warga,” katanya.
DPRD Jawa Tengah akan terus menjalankan fungsi pengawasan agar kebijakan pengendalian harga pangan menjelang Natal dan Tahun Baru berjalan efektif dan berpihak pada masyarakat.
“Stabilitas harga pangan adalah bagian dari tanggung jawab negara dalam menjaga rasa aman masyarakat. Perayaan akhir tahun seharusnya membawa kebahagiaan, bukan kecemasan karena harga kebutuhan pokok melonjak,” pungkasnya.
