OTT KPK di Cilacap, Gubernur Jateng Ahmad Luthfi Tekankan Pentingnya Integritas Pejabat
Gubernur Jateng Ahmad Luthfi tanggapi OTT KPK di Cilacap dan kembali mengingatkan pentingnya integritas bagi kepala daerah dan ASN.
kontensemarang 
KONTENSEMARANG.COM — Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, menanggapi operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Kabupaten Cilacap. Ia menegaskan bahwa sejak awal dirinya sudah berkali-kali mengingatkan para kepala daerah dan aparatur sipil negara (ASN) untuk menjaga integritas dalam menjalankan pemerintahan.
Menurut Luthfi, penguatan integritas selalu menjadi pesan yang ia sampaikan kepada para pejabat publik di lingkungan pemerintah daerah. Hal itu penting agar tata kelola pemerintahan berjalan bersih dan tidak tersandung persoalan hukum.
"Soal integritas ini sudah saya ulang-ulang dan saya tekankan," kata Ahmad Luthfi di Semarang, Sabtu 14 Maret 2026.
Ia mengaku prihatin atas peristiwa tersebut. Terlebih, sebelumnya sudah ada dua kepala daerah di Jawa Tengah yang terjerat kasus korupsi, yakni Bupati Pati dan Bupati Pekalongan.
Untuk mencegah kasus serupa terulang, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah menjalin kerja sama dengan KPK dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi. Melalui program koordinasi supervisi pencegahan (Korsupgah), KPK memberikan pembinaan dan pengarahan kepada kepala daerah hingga anggota DPRD.
Selain itu, peringatan juga pernah disampaikan pada momen Hari Anti Korupsi Dunia. Saat itu para pejabat diingatkan untuk tidak melakukan penyimpangan anggaran maupun tindakan yang melanggar hukum.
Terkait proses hukum yang kini ditangani KPK terhadap Bupati Cilacap, Luthfi menyatakan menghormati sepenuhnya langkah yang diambil lembaga antirasuah tersebut.
Di sisi lain, ia berharap kejadian ini menjadi pelajaran penting bagi para pejabat publik, khususnya kepala daerah dan jajaran birokrasi di Jawa Tengah.
"Ini pelajaran bagi kita semua pejabat publik, khususnya bupati dan wali kota agar memiliki integritas kuat. Integritas itu tidak hanya dimulut tapi juga diwujudkan dalam perbuatan," tandasnya.
Ia menegaskan bahwa integritas harus tercermin dalam tindakan nyata, seperti tidak melanggar hukum dan tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan.
Menurutnya, prinsip pemerintahan yang bersih dan baik harus menjadi landasan dalam menjalankan birokrasi di daerah.
"Clean governance dan good governance itu harus jadi nafas bupati dan wali kota termasuk ASN nya," lanjutnya.
Luthfi juga meminta jajaran Pemerintah Kabupaten Cilacap tetap fokus memberikan pelayanan kepada masyarakat. Ia menekankan bahwa pelayanan publik tidak boleh terganggu oleh proses hukum yang sedang berjalan.
Apalagi saat ini pemerintah daerah sedang mempersiapkan berbagai layanan untuk menghadapi arus mudik dan arus balik Lebaran 2026. Karena itu, seluruh jajaran birokrasi diharapkan tetap bekerja optimal demi menjaga kelancaran pelayanan kepada masyarakat.
