Pemkot Semarang Siapkan Skema WFH ASN, Fokus pada Efisiensi BBM
redaksi 
KONTENSEMARANG.COM – Pemerintah Kota Semarang bersiap menerapkan kebijakan Work From Home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) setiap hari Jumat, menindaklanjuti aturan dari Menteri Dalam Negeri yang berlaku mulai 1 April 2026.
Kebijakan tersebut akan diadaptasi sesuai kebutuhan di tingkat daerah.
Wali Kota Semarang, Agustina Wilujeng, menyampaikan bahwa pihaknya akan menyesuaikan kebijakan tersebut melalui surat edaran yang akan disusun oleh pemerintah daerah.
Ia menegaskan bahwa penerapan WFH ini difokuskan pada upaya efisiensi penggunaan bahan bakar minyak (BBM).
"Ini sebenarnya tata cara untuk melakukan penghematan terhadap penggunaan BBM. Jadi *outcome*-nya ketika kita mengurangi kegiatan di kantor adalah pengurangan BBM," jelas Agustina, di kantornya Rabu (1/4).
Meski kebijakan WFH akan diterapkan, Pemkot Semarang masih menyusun petunjuk teknis dan pelaksanaan, termasuk sistem pengawasan yang akan digunakan.
Agustina menambahkan, tidak seluruh ASN akan menjalankan WFH.
Sejumlah layanan publik yang bersentuhan langsung dengan masyarakat tetap diwajibkan beroperasi secara normal, seperti rumah sakit dan layanan perizinan.
"Ada beberapa yang memang tidak boleh WFH, di antaranya rumah sakit, kemudian layanan perizinan dan sebagainya. Harus tetap ada yang dibuka supaya roda pemerintahan tetap berputar di hari Jumat," ujarnya.
Terkait target efisiensi BBM, masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD) diminta menghitung potensi penghematan yang dapat dicapai.
Hasil perhitungan tersebut nantinya akan menjadi dasar dalam penyesuaian anggaran.
"Masing-masing dinas akan melaporkan perkiraan penghematannya sampai seberapa. Nanti di proses perubahan anggaran akan ditetapkan pengurangannya," jelas Wali Kota.
Namun demikian, Agustina menekankan bahwa kebijakan efisiensi tidak boleh mengurangi kualitas layanan publik.
Pemerintah akan merumuskan pola kerja agar pelayanan tetap berjalan optimal.
"Pelayanan harus tetap terjaga. Masyarakat harus tetap terlayani dengan baik, tidak boleh ada yang macet," tuturnya.
Untuk memastikan pelaksanaan berjalan efektif, Pemkot juga akan merancang sistem pengawasan yang melibatkan berbagai pihak.
"Ini harus ada pola sistem tertentu yang kita putuskan cepat. Wali kota tidak bisa mengawasi sendiri, inspektorat juga tidak bisa mengawasi sendiri," tandasnya. (*)
