Terapkan Sistem Merit, Ahmad Luthfi Lantik 27 Pejabat Pemprov Jateng

KONTENSEMARANG.COM – Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi resmi melantik dan mengambil sumpah/janji jabatan sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama serta Pejabat Fungsional Ahli Utama di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. 

Prosesi berlangsung di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Kota Semarang, pada Senin, 27 April 2026.

Sebanyak 27 pejabat dilantik dalam kesempatan tersebut, terdiri dari 26 pejabat pimpinan tinggi pratama dan satu pejabat fungsional ahli utama.

Rinciannya, 13 pejabat mendapatkan promosi, sementara 13 lainnya mengalami rotasi atau mutasi jabatan.

Dalam sambutannya, Luthfi menyampaikan bahwa rotasi dan mutasi merupakan hal yang lazim dalam organisasi demi menjaga dinamika dan kesehatan birokrasi agar tetap produktif serta bermanfaat bagi masyarakat.

“Mutasi atau rotasi adalah hal yang wajar. Untuk kesegaran organisasi itu sendiri. Sehingga birokrasi kita bisa sehat, berdaya guna, sehingga bermanfaat bagi masyarakat banyak,” kata Ahmad Luthfi dalam sambutannya.

Ia menekankan bahwa setiap jabatan adalah amanah yang harus dipertanggungjawabkan, baik secara pribadi maupun kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Karena itu, para pejabat diminta bekerja dengan penuh integritas dan profesionalisme.

“Jabatan apapun yang kita emban adalah suatu amanat yang harus kita pertanggungjawabkan kepada diri sendiri maupun kepada Tuhan Yang Maha Esa,” ujarnya.

Luthfi menjelaskan, proses pelantikan telah melalui mekanisme merit system dan mendapatkan verifikasi dari Badan Kepegawaian Negara (BKN), sehingga memiliki dasar yang kuat dalam pengisian jabatan.

Ia juga menegaskan tidak ada praktik titipan dalam proses tersebut, dan prinsip itu harus menjadi fondasi dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan.

“No titip-titip, no jasa penitipan. Ini tolong jadikan patokan kita, sehingga kita nanti menganut adanya clear dan good governance,” tegasnya.

Gubernur juga mengingatkan para pejabat, khususnya kepala organisasi perangkat daerah (OPD), untuk tidak terjebak dalam birokrasi yang berbelit.

Ia menekankan pentingnya menghadirkan birokrasi yang berorientasi pada pelayanan.

“Kami pengin birokrasi kita itu melayani,” tandasnya.

Para pejabat yang baru dilantik diminta segera melakukan pembenahan di unit kerja masing-masing, termasuk memangkas jalur birokrasi yang tidak efektif, terutama yang berkaitan langsung dengan pelayanan publik.

Selain itu, Luthfi menggarisbawahi pentingnya respons cepat terhadap aduan masyarakat.

Ia menginginkan setiap keluhan publik dapat segera ditangani dalam waktu singkat.

“Sehingga tidak ada lagi komplain publik dari masyarakat.  1x24 jam harus terjawab dalam rangka memberikan pelayanan masyarakat,” katanya.

Menurutnya, seluruh sektor pelayanan pemerintah mulai dari kesehatan, infrastruktur hingga pemerintahan daerah harus mampu mengurangi keluhan masyarakat, sekaligus menjadikan kritik sebagai bahan evaluasi.

Ia berharap para pejabat yang baru dilantik mampu membawa perubahan nyata dan nilai tambah di lingkungan kerja masing-masing.

Meski terjadi pergantian individu, birokrasi diharapkan tetap berjalan optimal dan semakin baik.

Luthfi juga menyinggung capaian positif Jawa Tengah yang dinilai merupakan hasil kolaborasi lintas OPD dan lembaga, yang ke depan harus terus diperkuat untuk meningkatkan kualitas pembangunan dan pelayanan publik.

Dalam pelantikan tersebut, sejumlah pejabat menempati posisi strategis, di antaranya Muhammad Masrofi sebagai Kepala Bapenda, Harso Susilo sebagai Kepala Badan Kesbangpol, Dwianto Pryonugroho sebagai Kepala BPKAD, dan Yusmanto sebagai Kepala Bappeda.

Pada tingkat kepala dinas, Widi Hartanto dipercaya memimpin Dinas Ketahanan Pangan, dr. Zulfachmi Wahab sebagai Kepala Dinas Kesehatan, Aria Chandra Destianto sebagai Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga, Lilik Henry Ristanto sebagai Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Digital, serta Heru Djatmika sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Sementara di jajaran biro, Yasip Khasani dilantik sebagai Kepala Biro Organisasi, Edy Iswanto sebagai Kepala Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerja Sama, Syamsudin Isnaini sebagai Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat dan Pengentasan Kemiskinan, Laksono Dewanto sebagai Kepala Biro Umum, serta Johan Hadiyanto sebagai Kepala Biro Perekonomian.

Selain itu, Urip Sihabudin menjabat sebagai Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekda Jateng, Agung Hariyadi sebagai Sekretaris DPRD Jateng, serta Hanung Cahyo Saputro sebagai Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik.

Sejumlah posisi direktur dan wakil direktur rumah sakit daerah juga turut diisi, antara lain di RSUD Dr. Moewardi, RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo, RSUD dr. Adhyatma MPH, RSJD Dr. RM Soedjarwadi, RSJD dr. Amino Gondohutomo, dan RSJD Dr. Arif Zainudin.

Satu pejabat lainnya, Dyah Lukisari, dilantik sebagai Analis Ketahanan Pangan Ahli Utama di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. (*)