5.503 Gedung Koperasi Merah Putih di Jateng Berdiri, Dorong Ekonomi Warga
redaksi 
KONTENSEMARANG.COM — Pembangunan gedung Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di Jawa Tengah terus menunjukkan progres.
Hingga kini, tercatat sebanyak 5.503 unit gedung koperasi telah dibangun, dengan harapan mampu menjadi motor penggerak ekonomi masyarakat di tingkat lokal.
Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Tengah, Eddy S. Bramiyanto, menyampaikan bahwa dari total 8.523 koperasi yang telah berbadan hukum, sebanyak 5.887 di antaranya sudah menentukan lokasi pembangunan gedung.
Dari jumlah tersebut, 5.503 koperasi tengah dalam proses pembangunan fisik.
Sementara itu, sebanyak 1.456 gedung koperasi telah rampung sepenuhnya.
Capaian ini menempatkan Jawa Tengah sebagai provinsi dengan pembangunan koperasi terbanyak kedua di Indonesia.
Menurut Eddy, keberadaan KDKMP mulai memberikan dampak terhadap perekonomian warga.
Sejumlah koperasi telah terlibat dalam penyediaan kebutuhan dapur untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Selain itu, ratusan koperasi juga bekerja sama dengan Perum Bulog melalui Gerakan Pangan Murah dengan nilai transaksi sekitar Rp9,5 miliar.
Tak hanya itu, ratusan koperasi turut berperan dalam menjaga stabilitas pasokan pangan menjelang Lebaran.
Penasehat Khusus Presiden Bidang Politik dan Keamanan, Brigjen Pol (Purn) Erwin Chahara Rusmana, menilai Jawa Tengah memiliki peluang besar dalam pengembangan koperasi.
Hal ini didukung oleh jumlah desa yang banyak serta budaya berkoperasi yang sudah mengakar.
“Terkait Kopdes Merah Putih, potensi di Jateng jumlah desanya besar, tradisi berkoperasi juga sudah bagus. Kebijakan Pak Presiden kan prioritas, mohon kolaborasi,” ujar Erwin saat audiensi dengan Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi di Semarang pada Jumat 10 April 2026.
Ia menambahkan, pengembangan KDKMP ke depan perlu didukung pemetaan yang matang serta keterlibatan berbagai pihak, mulai dari TNI, pemerintah daerah, hingga BUMD, guna mempercepat realisasi pembangunan.
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menegaskan, pengembangan KDKMP harus dikawal secara serius dan terencana, termasuk melalui penguatan kelembagaan dan sinergi lintas sektor.
Selain itu, ia menekankan bahwa penerapan model KDKMP tidak harus seragam di setiap daerah, melainkan perlu disesuaikan dengan potensi dan karakteristik masing-masing wilayah.
“Tidak semua KDKMP harus dipukul rata sama, disesuaikan kearifan lokal daerahnya. Di samping itu tidak boleh memaksakan satu desa satu KDKMP,” ujarnya.
Pemprov Jawa Tengah menilai pendekatan tersebut penting agar pengembangan KDKMP berjalan berkelanjutan, fleksibel, dan benar-benar memberikan manfaat sesuai kebutuhan masyarakat di tiap daerah. (*)
