Ahmad Luthfi Dorong Daerah Petakan Potensi Ekraf, Siapkan Strategi Tembus Pasar Lebih Luas

KONTENSEMARANG.COM — Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi meminta pemerintah kabupaten dan kota di seluruh wilayah Jawa Tengah segera melakukan pemetaan potensi ekonomi kreatif yang dimiliki masing-masing daerah.

Langkah tersebut dinilai penting untuk memperkuat identitas produk unggulan daerah sekaligus menjadi dasar penyusunan strategi promosi agar mampu menjangkau pasar yang lebih luas.

Menurut Luthfi, setiap daerah perlu mengetahui dan mendokumentasikan kekuatan sektor ekonomi kreatifnya secara terarah.

Dengan begitu, produk yang dihasilkan dapat memiliki ciri khas serta nilai tambah yang membedakannya dari daerah lain.

“Ekonomi kreatif itu tidak terbatas tempat, waktu, dan umur. Selama manusia mempunyai kreativitas, di situ akan tumbuh,” kata Luthfi dalam acara Ngobrol Kreatif Gubernur Jawa Tengah dengan Pelaku Ekonomi Kreatif di Hotel Wahid Prime Kota Salatiga, Rabu, 10 Juni 2026.

Ia menjelaskan, ekonomi kreatif saat ini menjadi salah satu penopang penting perekonomian daerah, terutama ketika dunia menghadapi ketidakpastian geopolitik dan pemerintah dihadapkan pada keterbatasan fiskal.

Oleh karena itu, pemerintah perlu hadir mendukung dan mendampingi pelaku ekonomi kreatif agar potensi yang ada dapat berkembang sesuai karakteristik masing-masing wilayah.

“Kehadiran negara, pejabat, bupati, wali kota, dan dinas terkait harus ikut membersamai mereka. Jangan dilepas. Mereka harus kita beri wadah,” ujarnya.

Luthfi menilai Jawa Tengah memiliki banyak pusat ekonomi kreatif yang potensinya besar, namun belum mendapatkan eksposur yang optimal.

Ia meminta berbagai potensi lokal, mulai dari kerajinan, seni budaya, produk UMKM, industri kreatif hingga sektor pariwisata, dipetakan secara sistematis dan dikemas dalam materi promosi yang mudah diakses masyarakat maupun calon investor.

Menurutnya, peta ekonomi kreatif tidak cukup hanya menjadi dokumen internal pemerintah.

Data tersebut harus dapat dimanfaatkan sebagai panduan yang memperlihatkan keunggulan dan karakter ekonomi kreatif setiap daerah.

Selain itu, Luthfi juga mendorong penyelenggaraan pameran ekonomi kreatif secara rutin dan bergiliran di seluruh kabupaten/kota.

Melalui kegiatan tersebut, produk kreatif daerah diharapkan semakin dikenal dan memiliki peluang pasar yang lebih luas.

“Saya ingin ekonomi kreatif mengadakan kegiatan setiap bulan, muter di seluruh kabupaten kota. Ekonomi kreatif di sini belum tentu sama dengan daerah lain,” katanya.

Ia turut mengingatkan agar dukungan pemerintah tidak berhenti pada penyediaan ruang pajang produk semata.

Menurutnya, pelaku UMKM dan ekonomi kreatif membutuhkan ruang usaha yang memungkinkan mereka berjualan, membangun jaringan, memperluas pasar, serta berkolaborasi dengan berbagai pihak.

Luthfi juga mengusulkan pemanfaatan aset pemerintah yang belum digunakan secara optimal sebagai ruang kreatif bagi generasi muda.

Aset milik pemerintah provinsi maupun pemerintah daerah yang selama ini terbengkalai dinilai lebih bermanfaat jika digunakan untuk mendukung aktivitas ekonomi kreatif.

Dalam forum tersebut, pelaku ekonomi kreatif asal Purbalingga, Santosa, menyampaikan kebutuhan akan ruang edukasi dan eksplorasi bagi komunitas kreatif.

Menanggapi aspirasi tersebut, Luthfi langsung menghubungi kepala daerah terkait melalui sambungan telepon dan meminta agar dicarikan lokasi yang dapat dimanfaatkan komunitas tersebut.

Sejumlah pelaku ekonomi kreatif lainnya juga menyampaikan berbagai kebutuhan, mulai dari penguatan sentra industri, showroom, ruang promosi, perbaikan akses jalan hingga kemudahan pengembangan usaha lintas wilayah.

Menanggapi masukan tersebut, Luthfi menegaskan bahwa pengembangan usaha kreatif tidak boleh terhambat oleh batas-batas administratif yang tidak relevan.

Pelaku usaha yang ingin memperluas bisnis ke daerah lain harus diberikan kesempatan selama memenuhi aturan yang berlaku.

Menurutnya, ekonomi kreatif Jawa Tengah harus memiliki daya saing yang kuat sekaligus mampu menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi daerah.

Untuk itu, seluruh unsur pemerintahan, mulai tingkat provinsi hingga desa, perlu bergerak bersama dalam menyediakan ruang, membuka akses pasar, memetakan potensi, serta memperkuat jaringan antar pelaku ekonomi kreatif. (*)