Ahmad Luthfi Dorong Kemandirian Fiskal, Pemprov Jateng Mulai Rancang Proyeksi Pendapatan 2027
redaksi 
KONTENSEMARANG.COM — Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mulai menyiapkan proyeksi pendapatan daerah untuk tahun anggaran 2027.
Langkah tersebut diawali dengan pelaksanaan Rapat Koordinasi Penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan yang digelar di Hotel Mercure Solo, Surakarta, pada Selasa, 7 April 2026.
Kegiatan ini dihadiri oleh Gubernur Jateng Ahmad Luthfi, Wakil Gubernur Taj Yasin, Sekretaris Daerah Sumarno, jajaran kepala OPD, direksi BUMD dan BLUD, DPRD, serta para pemangku kepentingan lainnya.
Dalam kesempatan tersebut, Ahmad Luthfi menekankan bahwa penentuan target pendapatan daerah harus disusun secara cermat, realistis, dan berorientasi pada hasil, sehingga mampu mendukung pembangunan sesuai arah RPJMD.
“Pendapatan itu tidak boleh stagnan, harus dikejar. Target RPJMD harus tercapai,” tegas Luthfi.
Ia juga menggarisbawahi pentingnya memperkuat kemandirian fiskal di tengah berkurangnya transfer dari pusat maupun dana bagi hasil.
Sejumlah strategi disiapkan untuk meningkatkan pendapatan daerah, antara lain melalui penguatan riset potensi berbasis wilayah, penetapan target yang terukur, integrasi sistem Samsat, sinergi penerimaan PAD, serta pengawasan dan pengamanan aset daerah.
Selain itu, Luthfi meminta peningkatan kualitas layanan retribusi oleh OPD, serta penguatan tata kelola BUMD dan BLUD melalui penerapan prinsip good corporate governance, efisiensi operasional, dan peningkatan kinerja.
Upaya lain yang turut menjadi perhatian meliputi penguatan tata kelola pemerintahan lewat inovasi berkelanjutan, percepatan digitalisasi layanan publik, penegakan integritas, serta peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Sekretaris Daerah Provinsi Jateng, Sumarno, menambahkan bahwa rakor ini menjadi ajang sinkronisasi dengan DPRD dalam menyusun proyeksi pendapatan 2027 secara lebih akurat, sehingga target yang ditetapkan dapat tercapai tanpa membebani APBD pada tahun berikutnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Jateng Sumanto menyatakan dukungannya terhadap rancangan postur pendapatan yang disusun pemerintah daerah.
Ia berharap kolaborasi antara pemerintah daerah, DPRD, OPD penghasil, BLUD, dan BUMD dapat melahirkan inovasi baru guna memperluas sumber-sumber pendapatan daerah. (*)
