Indeks Demokrasi Jawa Tengah Naik ke Peringkat Tiga Nasional, Lampaui Capaian Nasional

KONTENSEMARANG.COM — Kualitas demokrasi di Jawa Tengah menunjukkan tren positif. Pada 2025, nilai Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) provinsi ini tercatat sebesar 86,72 atau meningkat 0,88 poin dibanding tahun sebelumnya.

Hasil tersebut mengantarkan Jawa Tengah menempati posisi ketiga terbaik secara nasional.

Capaian tersebut disampaikan dalam kegiatan Kick Off Evaluasi Nasional Capaian Indeks Demokrasi Indonesia Tahun 2025 untuk Penguatan Demokrasi dan Peningkatan Strategi Pembangunan Nasional yang digelar di Horison Ultima Sentraland, Simpang Lima, Semarang, Kamis (21/5/2026).

Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen, yang hadir mewakili Gubernur Ahmad Luthfi, menyampaikan apresiasi atas peningkatan tersebut.

Menurutnya, Jawa Tengah berhasil memperbaiki posisi dari peringkat empat menjadi peringkat tiga nasional.

“Alhamdulillah Jawa Tengah naik satu tingkat. Tahun lalu peringkat empat, sekarang menjadi peringkat tiga," kata Taj Yasin.

Ia menegaskan, peningkatan indeks demokrasi tersebut tidak lepas dari keterlibatan masyarakat dalam menjaga dan memperkuat ruang demokrasi di berbagai sektor.

"Ini tidak mungkin dikerjakan pemerintah sendiri, karena indikator demokrasi itu luas, mulai politik, ekonomi, hingga kebebasan masyarakat untuk berbicara,” katanya.

Taj Yasin menjelaskan, salah satu faktor yang mendukung kenaikan nilai IDI adalah semakin terbukanya akses pelayanan publik dan kanal pengaduan masyarakat di tingkat provinsi hingga kabupaten/kota.

Menurutnya, kritik, saran, dan laporan warga justru menjadi masukan penting bagi pemerintah dalam merespons berbagai persoalan yang terjadi di lapangan.

“Masukan dari masyarakat itu membantu kami. Informasi tentang berbagai kejadian di Jawa Tengah juga membantu pemerintah mengambil langkah yang tepat. Demokrasi tidak bisa dibangun sendirian,” ujarnya.

Meski mencatat hasil positif, ia mengakui masih terdapat tantangan yang perlu dibenahi, khususnya pada aspek ekonomi.

Untuk itu, peran dunia usaha dinilai penting dalam mendorong pembangunan yang lebih merata dan berdampak bagi masyarakat.

“Ketika bicara demokrasi, ekonomi juga menjadi ukuran. Kami perlu melihat sejauh mana perusahaan berdampak terhadap masyarakat sekitar. Ini harus kita tata bersama agar indeks demokrasi Jawa Tengah tahun depan bisa meningkat lagi,” katanya.

Pada kesempatan yang sama, Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Lodewijk Freidrich Paulus, memberikan apresiasi atas pencapaian Jawa Tengah yang berhasil memperbaiki posisinya di tingkat nasional.

Menurutnya, peningkatan tersebut mencerminkan adanya semangat kompetisi antardaerah untuk terus meningkatkan kualitas demokrasi dan pembangunan.

“Jawa Tengah meloncat satu tingkat dari ranking empat menjadi ranking tiga. Artinya ada persaingan untuk berbuat lebih baik,” ujarnya.

Namun demikian, Lodewijk mengingatkan bahwa secara nasional nilai IDI 2025 justru mengalami penurunan.

Nilai nasional tercatat turun 1,62 poin dari 79,81 pada 2024 menjadi 78,19 pada 2025, masih di bawah target pembangunan nasional yang ditetapkan.

“Memang penurunannya tidak ekstrem, tetapi ini menjadi cambuk bagi kita semua. Demokrasi harus terus dibenahi,” katanya.

Ia menjelaskan, perkembangan indeks demokrasi nasional dalam satu dekade terakhir menunjukkan pola yang dinamis, dengan beberapa kali mengalami kenaikan dan penurunan akibat berbagai faktor, termasuk pandemi.

Menurutnya, forum evaluasi ini diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat kualitas demokrasi yang lebih nyata dan berdampak.

“Kita tidak bisa memaksakan semua daerah sama persis karena ada kearifan lokal masing-masing. Tetapi IDI harus menjadi alat ukur sekaligus kompas perbaikan demokrasi,” tegasnya.

Sementara itu, Wakil Kepala Badan Pusat Statistik, Sonny Harry B Harmadi, menilai kualitas demokrasi kini telah menjadi indikator penting dalam mengukur keberhasilan pembangunan nasional.

Ia menyebut IDI kini menjadi bagian dari dokumen perencanaan pembangunan nasional maupun daerah hingga target Indonesia 2045.

“Demokrasi sekarang menjadi ukuran kinerja pembangunan nasional. Jadi bukan hanya soal politik, tetapi juga soal pembangunan manusia,” katanya.

Menurut Sonny, kualitas demokrasi sangat dipengaruhi oleh kualitas sumber daya manusia.

Wilayah dengan tingkat pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan yang lebih baik umumnya memiliki indeks demokrasi yang lebih tinggi.

“Kalau pendidikan masyarakat meningkat, kesehatan membaik, dan ekonomi masyarakat lebih sejahtera, maka kualitas demokrasi juga akan meningkat,” ujarnya.

Ia juga mengingatkan pentingnya menjaga demokrasi agar tidak terjebak pada politik identitas yang dapat memecah persatuan.

“Jangan sampai negara ini pecah karena pemanfaatan politik identitas. Demokrasi harus memperkuat persatuan,” pungkasnya. (*)