Ahmad Luthfi Dorong Sekolah Rakyat sebagai Solusi Pendidikan dan Pengentasan Kemiskinan
Gubernur Ahmad Luthfi sebut Sekolah Rakyat Terintegrasi jadi langkah strategis Jawa Tengah untuk menekan angka kemiskinan dan tingkat kemiskinan ekstrem.
kontensemarang 
KONTENSEMARANG.COM – Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menegaskan, keberadaan Sekolah Rakyat Terintegrasi (SRT) di wilayahnya merupakan langkah strategis dalam mengatasi kemiskinan dan kemiskinan ekstrem.
Program pendidikan berbasis vokasi tersebut dinilai mampu membuka akses belajar bagi masyarakat kurang mampu sekaligus memperkuat daya saing tenaga kerja lokal.
“Pendirian sekolah rakyat di Jawa Tengah ini sangat tepat. Tujuannya jelas, untuk mengentaskan kemiskinan dan memperbanyak sekolah vokasi. Apalagi arah pembangunan ekonomi kita ke depan berbasis investasi padat karya,” ujar Luthfi saat mendampingi Menteri Sosial Syaifullah Yusuf dan Menteri PAN-RB Rini Widyantini meninjau SRT 45 Semarang, Rabu (29/10/2025).
Saat ini, terdapat 14 sekolah rakyat rintisan yang tersebar di 13 kabupaten/kota di Jawa Tengah. Sementara itu, tahap kedua akan dimulai pada tahun 2026 dan mencakup 11 kabupaten/kota lainnya.
SRT 45 Semarang menjadi salah satu sekolah percontohan yang saat ini masih menempati gedung sementara di Kompleks Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BBVP) Jalan Brigjen Sudiarto, Kota Semarang.
Selain program sekolah rakyat, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga terus memperkuat sektor pendidikan untuk menekan angka kemiskinan melalui berbagai program, seperti Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Jateng di Kota Semarang, Pati, dan Purbalingga, serta program Sekolah Kemitraan.
Semua program ini difokuskan untuk memfasilitasi anak-anak dari keluarga miskin agar mendapatkan pendidikan yang layak dan berorientasi kerja.
Menteri Sosial Syaifullah Yusuf atau Gus Ipul menjelaskan, gedung SRT 45 Semarang yang kini digunakan bersifat sementara. Pemerintah pusat akan membangun gedung permanen mulai tahun ini di atas lahan seluas sekitar 7–8 hektare.
“Lahannya akan disiapkan oleh Pemkot Semarang, sementara pembangunan fisiknya menggunakan dana APBN. Nantinya sekolah ini bisa menampung hingga 1.000 siswa dari jenjang SD, SMP, hingga SMA,” ujarnya.
Syaifullah menambahkan, sekolah rakyat ini tidak hanya menyediakan fasilitas belajar, tetapi juga sarana pendukung lengkap seperti asrama siswa dan guru, perpustakaan, lapangan olahraga, aula, serta ruang kegiatan ekstrakurikuler.
Ia menyebutkan, konsep Sekolah Rakyat Terintegrasi merupakan bagian dari program nasional pengentasan kemiskinan. Hingga kini, sudah ada 165 sekolah rakyat yang beroperasi di seluruh Indonesia.
“Trilogi sekolah rakyat adalah memuliakan wong cilik, menjangkau yang belum terjangkau, dan memungkinkan yang tidak mungkin. Selain anak-anaknya sekolah, orang tua juga akan mengikuti program pemberdayaan seperti bansos dan pelatihan kerja. Dalam lima tahun, diharapkan anaknya lulus dan keluarganya bisa lepas dari kemiskinan,” kata Gus Ipul.
Menurut Gubernur Ahmad Luthfi, model pendidikan inklusif seperti sekolah rakyat menjadi bukti nyata bahwa pendidikan bisa menjadi pintu keluar dari kemiskinan jika dikelola secara kolaboratif.
Pemerintah daerah, kementerian, dan masyarakat, kata dia, perlu terus bersinergi agar program ini berjalan berkelanjutan dan memberi dampak nyata bagi kesejahteraan warga Jawa Tengah.
