Sekretaris Bappeda Kota Semarang, M Luthfi Eko Nugroho, menyebut APBD 2025 mencapai Rp6,4 triliun. Dana tersebut dialokasikan untuk berbagai kebutuhan, mulai dari belanja pegawai, operasional BRT, rumah pompa, hingga sektor pendidikan.
“Penyusunan anggaran dilakukan dari bawah dengan melibatkan masyarakat, melalui Musrenbang, sebelum diputuskan dan disahkan bersama dewan,” jelasnya.
Masukan Akademisi untuk Peningkatan Layanan Publik
Akademisi sekaligus pengamat ekonomi Universitas Diponegoro, FX Sugianto, menilai pemerintah masih perlu meningkatkan kualitas layanan di bidang kesehatan, pengelolaan sampah, dan pendidikan swasta.
Menurutnya, alokasi belanja pegawai sebaiknya seimbang dengan pembangunan layanan publik. “Pasar tradisional butuh dibenahi agar lebih nyaman, begitu juga layanan transportasi BRT perlu diperluas hingga wilayah pinggiran,” paparnya.
Dengan pengawasan DPRD, dukungan masyarakat, serta masukan dari akademisi, pengelolaan APBD Kota Semarang diharapkan semakin transparan, tepat sasaran, dan mampu memberikan manfaat nyata bagi warga.
