KONTENSEMARANG.COM – Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah, Mohammad Saleh, memberikan apresiasi terhadap langkah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang melakukan realokasi anggaran sekitar Rp200 miliar pada tahun 2026 guna mempercepat perbaikan jalan provinsi yang mengalami kerusakan.
Kebijakan ini dinilai sebagai bentuk perhatian terhadap kebutuhan masyarakat, terutama dalam sektor DPRD Jateng yang selama ini mendorong peningkatan kualitas layanan publik dan pembangunan daerah.
Percepatan penanganan kerusakan jalan tersebut dilakukan melalui penyusunan Peraturan Kepala Daerah (Perkada).
Dengan mekanisme ini, proses pergeseran anggaran dapat segera dijalankan tanpa harus menunggu pembahasan APBD Perubahan yang baru dijadwalkan berlangsung pada September mendatang. Langkah tersebut diharapkan dapat mempercepat program Perbaikan Jalan yang mendesak di berbagai wilayah.
Menurut Saleh, kebijakan yang ditempuh pemerintah daerah mencerminkan respons cepat terhadap kebutuhan masyarakat.
Ia menilai keberadaan infrastruktur jalan yang layak memiliki peran penting dalam mendukung mobilitas warga sekaligus menjadi penggerak aktivitas ekonomi daerah.
“Kebijakan ini menunjukkan keberpihakan pemerintah terhadap kebutuhan masyarakat. Infrastruktur jalan yang baik sangat penting untuk mendukung aktivitas masyarakat dan pertumbuhan ekonomi daerah,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa percepatan perbaikan jalan memang perlu menjadi prioritas, terutama pada ruas-ruas yang mengalami kerusakan berat dan telah lama menjadi keluhan masyarakat.
Salah satu yang mendapat perhatian publik adalah ruas jalan Randublatung–Cepu di Kabupaten Blora yang sempat viral karena kondisi kerusakannya.
“Prioritas perbaikan pada ruas jalan yang rusak berat sudah tepat karena manfaatnya akan langsung dirasakan masyarakat,” tegas Ketua DPD Golkar Jateng tersebut.
Saleh juga menekankan pentingnya kualitas pekerjaan di lapangan. Menurutnya, selain mempercepat penanganan kerusakan, pemerintah perlu memastikan bahwa pelaksanaan proyek dilakukan secara optimal agar hasil pembangunan memiliki daya tahan yang baik dan memberikan manfaat dalam jangka panjang.
Ia berharap program realokasi anggaran Rp200 miliar untuk perbaikan jalan provinsi dapat segera diwujudkan sehingga masyarakat dapat merasakan manfaat dari infrastruktur yang lebih aman dan nyaman.
“Harapan kami, perbaikan ini dapat segera terealisasi sehingga masyarakat dapat menikmati infrastruktur yang lebih aman, nyaman, dan mendukung aktivitas ekonomi di berbagai daerah,” pungkasnya.
Lebih lanjut, Saleh menyatakan DPRD Jawa Tengah akan terus mendukung berbagai kebijakan pemerintah daerah yang berfokus pada peningkatan pelayanan publik serta percepatan pembangunan infrastruktur di wilayah Jawa Tengah.
Saat ini DPRD Jawa Tengah juga tengah membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyelenggaraan Standarisasi Jalan.
Regulasi tersebut disiapkan sebagai pembaruan atas Perda Nomor 8 Tahun 2016 untuk memastikan kualitas, keamanan, dan kelayakan teknis jalan provinsi tetap terjaga.
Menurut Saleh, keberadaan Raperda Penyelenggaraan Standarisasi Jalan Jawa Tengah diharapkan mampu menjadi dasar hukum yang kuat dalam mewujudkan pembangunan jalan yang tidak hanya cepat, tetapi juga memenuhi standar kualitas dan keselamatan.
"Kami ingin pembangunan jalan di Jawa Tengah tidak hanya cepat, tetapi juga memenuhi standar kualitas dan keselamatan yang baik. Karena itu, Raperda Standarisasi Jalan diharapkan dapat menjadi landasan untuk mewujudkan infrastruktur jalan yang lebih berkualitas, aman, dan berkelanjutan," pungkas Saleh.
Dengan adanya langkah percepatan perbaikan dan pembahasan regulasi baru tersebut, diharapkan kualitas Infrastruktur Jalan di Jawa Tengah dapat terus meningkat serta memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat dan pembangunan daerah.
