KONTENSEMARANG.COM - Pemerintah Kota Semarang resmi menambah kekuatan baru dalam jajaran aparatur sipil negara dengan mengangkat 297 Pegawai Negeri Sipil (PNS) formasi tahun 2025. Pengangkatan tersebut ditandai dengan prosesi pengambilan sumpah/janji serta penyerahan keputusan pengangkatan yang berlangsung di Ruang Lokakrida Balai Kota Semarang, Selasa (9/6).
Langkah ini menjadi bagian dari upaya Pemkot Semarang untuk memperkuat birokrasi yang profesional, adaptif terhadap perubahan, dan semakin responsif dalam melayani masyarakat.
Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng mengatakan kehadiran ratusan PNS baru merupakan investasi sumber daya manusia yang penting untuk mendukung pembangunan daerah sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik.
"Hari ini Kota Semarang mendapatkan energi baru. Mereka adalah orang-orang terbaik yang berhasil lolos dari proses seleksi yang sangat ketat. Saya yakin kehadiran mereka akan menjadi kekuatan baru yang membawa semangat, inovasi, dan pelayanan yang semakin baik bagi masyarakat," ujar Agustina.
Sebanyak 297 PNS yang dilantik merupakan bagian dari 301 Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang telah menyelesaikan masa percobaan selama satu tahun. Seluruh peserta yang diangkat telah memenuhi berbagai persyaratan, mulai dari mengikuti Pelatihan Dasar (Latsar), memenuhi ketentuan kepegawaian, hingga dinyatakan sehat jasmani dan rohani.
Menariknya, mayoritas ASN baru tersebut berasal dari kalangan generasi muda. Berdasarkan data Pemerintah Kota Semarang, sebanyak 233 orang berasal dari Generasi Z, sementara 64 lainnya merupakan Generasi Y.
Komposisi tersebut dinilai menjadi modal penting dalam mempercepat transformasi birokrasi yang lebih inovatif, responsif, dan selaras dengan perkembangan teknologi maupun kebutuhan masyarakat saat ini.
Menurut Agustina, generasi muda memiliki keunggulan dalam beradaptasi dengan perubahan zaman, sehingga dapat membantu pemerintah menghadirkan pelayanan publik yang lebih cepat dan relevan.
"Generasi muda memiliki cara pandang yang dekat dengan perkembangan zaman dan teknologi. Kehadiran mereka akan membantu pemerintah memahami kebutuhan masyarakat secara lebih cepat dan tepat, sehingga pelayanan publik semakin relevan dan berkualitas," katanya.
Agustina juga mengingatkan bahwa peningkatan kesejahteraan yang diterima ASN harus diimbangi dengan kualitas pelayanan yang semakin baik. Mulai bulan ini, para pegawai yang sebelumnya berstatus CPNS telah menerima gaji pokok dan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) secara penuh.
"Ketika hak sudah diterima 100 persen, maka pelayanan kepada masyarakat juga harus hadir 100 persen. Dedikasi, profesionalisme, integritas, dan semangat melayani harus menjadi prioritas utama. Masyarakat harus merasakan manfaat nyata dari kehadiran pemerintah," tegasnya.
Ia menekankan bahwa ASN tidak hanya menjalankan tugas administratif, tetapi juga harus mampu menjadi bagian dari solusi atas berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat. Karena itu, inovasi, kolaborasi, dan kemampuan beradaptasi menjadi kualitas yang harus terus dikembangkan.
"Kalian adalah orang-orang terpilih. Jadikan kesempatan ini sebagai kebanggaan sekaligus tanggung jawab untuk memberikan yang terbaik bagi Kota Semarang. Banggalah menjadi ASN yang melayani masyarakat dengan sepenuh hati," pesannya.
Selain menjalankan tugas pemerintahan, ASN baru juga diharapkan turut menjaga karakter Kota Semarang sebagai kota yang harmonis, inklusif, dan menjunjung tinggi nilai keberagaman.
"Kota Semarang tumbuh sebagai kota yang hangat, nyaman, dan penuh keberagaman. Sebagai wajah pemerintah di tengah masyarakat, ASN harus menjadi teladan dalam menjaga suasana tersebut melalui sikap, perilaku, dan kualitas pelayanan yang diberikan kepada warga," ujarnya.
Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kota Semarang, Joko Hartono, mengungkapkan bahwa Pemkot Semarang telah mengusulkan sekitar 540 formasi ASN untuk tahun 2026. Formasi tersebut mencakup kebutuhan tenaga guru, tenaga kesehatan, dan tenaga teknis.
Saat ini usulan tersebut masih menunggu persetujuan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB).
Menurut Joko, kebutuhan pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Semarang tetap mengacu pada prinsip zero growth, yakni jumlah ASN baru disesuaikan dengan jumlah pegawai yang memasuki masa pensiun. Kebijakan tersebut diterapkan untuk menjaga keseimbangan belanja pegawai dan memastikan anggaran daerah tetap dapat difokuskan pada program yang berdampak langsung bagi masyarakat.
"Analisis beban kerja menunjukkan kebutuhan ideal ASN di Pemerintah Kota Semarang mencapai sekitar 22 ribu pegawai, sementara saat ini tersedia sekitar 16 ribu pegawai. Karena itu, semangat inovasi, kolaborasi, dan penguatan kualitas pelayanan menjadi kunci agar kebutuhan masyarakat tetap dapat terlayani secara optimal," ujar Joko.
Dengan tambahan 297 PNS baru yang didominasi generasi muda, Pemerintah Kota Semarang optimistis transformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik dapat berjalan lebih cepat, efektif, dan sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman.
