DPRD Jateng Dorong Olahan Ikan Masuk Menu MBG untuk Tingkatkan Gizi dan Serap Hasil Nelayan
redaksi 
KONTENSEMARANG.COM – Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah, Mohammad Saleh, mengusulkan agar hasil perikanan daerah dapat dimanfaatkan sebagai bagian dari menu program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Menurutnya, langkah tersebut penting untuk meningkatkan asupan protein masyarakat sekaligus memperluas penyerapan hasil tangkapan nelayan dan produksi pembudidaya ikan.
Ia menilai Jawa Tengah memiliki potensi besar di sektor perikanan yang perlu dioptimalkan, tidak hanya pada tahap produksi, tetapi juga pada pengolahan dan distribusinya agar memberikan nilai tambah bagi masyarakat luas.
“Produksi ikan kita melimpah. Ini harus dimanfaatkan, salah satunya dengan memasukkan olahan ikan ke dalam menu MBG agar manfaatnya bisa dirasakan lebih luas,” ujar Saleh.
Berdasarkan data Dinas Pertanian dan Perikanan, produksi perikanan Jawa Tengah pada 2024 mencapai 965.555 ton.
Dari total tersebut, perikanan budidaya menyumbang 554.810 ton, sementara perikanan tangkap mencapai 410.745 ton.
Dari sisi ekonomi, nilai produksi perikanan tangkap mencapai Rp6,19 triliun yang berasal dari berbagai pelabuhan perikanan di wilayah Jawa Tengah, baik yang dikelola Kementerian Kelautan dan Perikanan, Pemerintah Provinsi, maupun pemerintah kabupaten/kota.
Saleh menekankan pentingnya penguatan sektor hilir agar hasil perikanan tidak hanya dijual dalam bentuk bahan mentah, tetapi juga diolah menjadi produk yang lebih beragam dan memiliki nilai ekonomi lebih tinggi.
Ia juga mendorong peran pelaku UMKM dalam pengembangan produk olahan ikan.
“Tidak hanya dijual dalam bentuk mentah, tetapi harus diolah menjadi produk yang lebih variatif dan bernilai ekonomi tinggi,” tegas Ketua DPD Golkar Jateng tersebut.
Ia menambahkan bahwa penggunaan olahan ikan dalam program MBG dapat membantu meningkatkan kualitas gizi masyarakat, terutama anak-anak, karena kandungan protein ikan yang tinggi dan bermanfaat bagi pertumbuhan.
Selain itu, kebijakan ini juga dinilai dapat membantu menjaga stabilitas harga ikan di tingkat nelayan karena adanya kepastian pasar dari program pemerintah.
Hal ini sekaligus membuka peluang peningkatan kesejahteraan nelayan dan perbaikan gizi masyarakat.
Saleh berharap adanya sinergi antara pemerintah daerah, pelaku usaha, dan penyelenggara program MBG agar pemanfaatan hasil perikanan dapat berjalan optimal dan berkelanjutan.
“Jika dikelola dengan baik, sektor perikanan tidak hanya kuat secara produksi, tetapi juga mampu memberikan dampak ekonomi dan sosial yang besar,” pungkasnya. (*)
