Hari Jadi ke-80, Pemprov Jateng Targetkan Perbaikan 23 Ribu Rumah Tidak Layak Huni

KONTENSEMARANG.COM – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menegaskan komitmennya dalam menekan angka kemiskinan melalui program perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Target tersebut dicanangkan bertepatan dengan peringatan Hari Jadi ke-80 Provinsi Jawa Tengah pada Selasa, 19 Agustus 2025.

Tahun ini, Pemprov Jateng menargetkan perbaikan 23 ribu unit RTLH di berbagai daerah. Dari jumlah itu, sebanyak 17 ribu rumah didanai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jateng, sementara sisanya sekitar 6 ribu unit diperbaiki lewat dukungan corporate social responsibility (CSR) perusahaan, Badan Amil Zakat Nasional (Baznas), perguruan tinggi, hingga organisasi masyarakat.

Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen, menyampaikan bahwa keterlibatan berbagai pihak menjadi kunci keberhasilan program ini. 

“Program RTLH merupakan bentuk kolaborasi yang baik antara pemerintah, masyarakat, perusahaan, dan lembaga lain. Dengan bersama-sama, semakin banyak warga yang bisa terbantu,” ujarnya saat meninjau salah satu rumah penerima bantuan di Kabupaten Pekalongan.

Menurutnya, program tersebut tidak hanya menyasar masyarakat kurang mampu, tetapi juga warga yang terdampak bencana alam. Hal itu menjadi wujud nyata kepedulian Pemprov Jateng sekaligus bagian dari strategi besar pengentasan kemiskinan.

Salah satu penerima bantuan, Mustakim, warga Dukuh Paesan, Kedungwuni Barat, Kabupaten Pekalongan, mengaku sangat bersyukur. 

Rumah yang selama ini ia tinggali sempat hanyut akibat banjir bandang pada Januari 2025. Berkat program RTLH, ia kini bisa kembali menempati rumah baru bersama keluarganya.

“Alhamdulillah, sekarang sudah punya rumah yang nyaman. Kalau dulu setiap hujan selalu was-was, kini lebih tenang karena kondisi rumah sudah jauh lebih layak,” ungkap Mustakim dengan wajah sumringah.

Program RTLH ini diharapkan dapat menjadi solusi konkret untuk mewujudkan rumah layak bagi seluruh masyarakat Jawa Tengah, sekaligus mendukung percepatan pengentasan kemiskinan di wilayah tersebut.