Agustina Paparkan Enam Prioritas Pembangunan Kota Semarang Tahun 2026 di Musrenbang RKPD

KONTENSEMARANG.COM – Wali Kota Semarang, Agustina, menegaskan komitmennya dalam membangun Kota Semarang secara berkelanjutan dengan menetapkan enam prioritas utama pembangunan tahun 2026. 

Hal ini disampaikan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang digelar pada Senin (30/6/2025) di Gumaya Tower Hotel Semarang.

“Enam prioritas ini dirancang untuk menjawab tantangan kota sekaligus mengoptimalkan potensi daerah demi kesejahteraan masyarakat,” ujar Agustina di hadapan peserta Musrenbang yang terdiri dari Forkopimda, tokoh masyarakat, akademisi, dan perwakilan warga dari seluruh kecamatan.

Agustina merinci bahwa prioritas pertama adalah penguatan ketahanan pangan berkelanjutan melalui dukungan menyeluruh bagi petani, nelayan, dan pengelolaan pangan dari hulu ke hilir.

Prioritas kedua berfokus pada peningkatan pengelolaan lingkungan hidup, termasuk penanganan banjir, rob, dan pengelolaan sampah secara terpadu. 

Sementara prioritas ketiga adalah pemenuhan infrastruktur dasar secara inklusif, seperti air bersih, sanitasi, perbaikan rumah tidak layak huni, serta transportasi publik yang ramah lingkungan.

“Prioritas keempat menyangkut penguatan layanan dasar, khususnya di sektor kesehatan, pendidikan, dan penyediaan ruang kreativitas untuk generasi muda,” imbuhnya.

Lebih lanjut, prioritas kelima diarahkan pada penguatan ekonomi lokal melalui pengembangan UMKM, pasar tradisional modern, serta sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. 

Terakhir, prioritas keenam mencakup peningkatan tata kelola pemerintahan yang responsif, berbasis riset, inovasi, dan partisipasi publik.

Dalam forum tersebut, Agustina menegaskan bahwa partisipasi masyarakat merupakan fondasi utama dalam penyusunan kebijakan pembangunan. 

Ia menyebut Kota Semarang sebagai milik seluruh warga, bukan hanya milik pemerintah atau pejabat semata.

“Kita butuh pandangan, gagasan, bahkan kritik dari semua elemen masyarakat untuk membentuk arah pembangunan yang adil dan menyeluruh,” tegasnya.

Ia juga menyinggung keberhasilan forum public hearing RPJMD sebelumnya yang dinilai memberikan kontribusi penting dalam penyusunan kebijakan strategis daerah.

Sebagai bagian dari upaya pemerataan pembangunan, Agustina kembali mengingatkan bahwa mulai Agustus 2025, Pemkot Semarang akan mengalokasikan bantuan dana Rp25 juta per RT setiap tahun. Program ini diharapkan bisa mempercepat pembangunan dari tingkat paling bawah.

“Dana ini harus digunakan secara transparan. Proses penganggaran, pelaksanaan, hingga pelaporannya harus melibatkan warga melalui forum rembug RT,” tandasnya.

Ia memastikan bahwa Pemkot akan menyediakan panduan teknis serta membuka akses informasi seluas-luasnya agar penggunaan dana tepat sasaran, sesuai aturan, dan tidak disalahgunakan.

“Saya yakin program ini akan mendorong pertumbuhan ekonomi, membuka ruang kreativitas, dan mempercepat penanganan persoalan sosial di tingkat masyarakat bawah,” pungkas Agustina.