Kondisi kawasan yang berada di area rawan bencana sesar atau patahan aktif turut menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan dalam proses pembangunan.
Menurutnya, stabilisasi tanah di kawasan tersebut diperkirakan membutuhkan waktu hingga empat tahun.
Karena itu, DPRD mendorong agar berbagai kemungkinan dampak sosial maupun lingkungan diidentifikasi sejak awal dan dituangkan secara matang dalam dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) maupun Amdal sebelum konstruksi fisik mal dilaksanakan.
“Kami akan terus mengawasi implementasi penanganan dampak sosial yang telah diprediksi terjadi dalam dokumen UKL-UPL, termasuk adanya keluhan keretakan bangunan rumah dan kebisingan bor pile. Kami minta Pemkot Semarang melalui dinas teknis turun langsung melakukan pengawasan agar pelaksanaan di lapangan sesuai aturan,” jelasnya.
Salah seorang warga terdampak, Imam Sutono, mengatakan kondisi rumahnya semakin mengalami kerusakan setelah aktivitas pengeboran dilakukan di dekat tempat tinggalnya.
Ia menyebut kerusakan yang terjadi sebelumnya telah disampaikan melalui lingkungan setempat, tetapi penanganannya dinilai belum menyelesaikan persoalan.
“Atap rumah saya roboh dan dindingnya retak-retak. Dulu sempat komplain lewat RT, tapi perbaikannya lama dan cuma ditambal sulam. Makanya sekarang kami minta ganti untung saja, rumah kami dibeli,” ujar Imam.
Keluhan warga tersebut juga disampaikan melalui aksi orasi terbuka di Hall Balai Kota Semarang. Menyikapi hal itu, Komisi C DPRD Kota Semarang menegaskan akan tetap menjalankan fungsi pengawasan terhadap dampak pembangunan proyek tersebut.
DPRD berencana memanggil pihak pengembang Pakuwon Mall untuk mempertemukan seluruh pihak bersama warga.
Pertemuan tersebut diharapkan dapat menghasilkan solusi yang dapat mengakomodasi kepentingan masyarakat sekaligus menjaga keberlangsungan investasi di Kota Semarang. (*)
