Selain memperluas akses sertifikasi, Taj Yasin mengingatkan bahwa proses pendampingan harus disertai pengawasan secara berkelanjutan.
Menurutnya, kepemilikan sertifikat tidak boleh hanya dipandang sebagai pemenuhan administrasi, tetapi juga harus mencerminkan konsistensi pelaku usaha dalam menjaga proses produksi sesuai ketentuan halal.
Ia turut menyoroti pentingnya transparansi informasi terkait produk halal maupun nonhalal. Setiap pelaku usaha diharapkan menyampaikan keterangan produk secara jelas sehingga konsumen dapat menentukan pilihan berdasarkan kebutuhan dan keyakinan masing-masing.
Taj Yasin menegaskan, pengembangan industri halal bukan berarti menghilangkan atau membatasi peredaran produk nonhalal. Justru, penyediaan informasi yang terbuka serta fasilitas yang sesuai akan menciptakan lingkungan usaha dan pelayanan yang nyaman bagi seluruh lapisan masyarakat.
Dalam mendukung pariwisata ramah muslim, destinasi wisata di Jawa Tengah juga didorong untuk mulai memetakan kebutuhan para pengunjung muslim. Salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah menghadirkan pusat kuliner atau gerai makanan bersertifikat halal di kawasan wisata.
Fasilitas pendukung serupa juga diharapkan tersedia di hotel maupun berbagai destinasi wisata, baik wisata alam maupun buatan. Dengan begitu, wisatawan muslim dapat menikmati perjalanan dengan lebih nyaman tanpa kesulitan menemukan layanan yang sesuai kebutuhannya.
Taj Yasin berharap kemitraan antara Pemprov Jateng, BPJPH, LPH, dan LP3H Hidayatullah semakin intensif dalam memperluas pendampingan sertifikasi sekaligus memastikan pengawasan produk halal berjalan optimal.
Melalui kolaborasi tersebut, ekosistem halal di Jawa Tengah diharapkan semakin berkembang, memberikan nilai tambah bagi pelaku UMKM, serta memperkuat daya saing sektor pariwisata daerah. (*)
