KONTENSEMARANG.COM – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus memperkuat pengembangan ekosistem halal sebagai bagian dari upaya mendorong pertumbuhan ekonomi syariah dan pariwisata ramah muslim.
Hingga saat ini, sebanyak 200.815 pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Jawa Tengah telah memiliki sertifikat halal melalui program Sehati (Sertifikasi Halal Gratis).
Capaian tersebut menjadi modal penting bagi Jawa Tengah untuk memperluas pasar produk halal sekaligus meningkatkan kesiapan sektor pariwisata dalam memenuhi kebutuhan wisatawan muslim.
Hal itu disampaikan Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen, dalam Workshop Pengembangan Ekosistem Halal yang berlangsung di Balai Pelatihan Koperasi dan UMKM (Balatkop UMKM) Provinsi Jawa Tengah, Sabtu, 7 November 2026.
Meski jumlah UMKM yang telah bersertifikat halal cukup besar, Taj Yasin menilai masih banyak potensi yang dapat dikembangkan. Pasalnya, Jawa Tengah memiliki sekitar 4,2 juta UMKM yang dapat didorong untuk memenuhi standar jaminan produk halal.
Menurutnya, percepatan sertifikasi membutuhkan kerja sama berbagai pihak, mulai dari pemerintah, lembaga pemeriksa halal hingga pelaku usaha.
Sinergi tersebut diperlukan agar jaminan kehalalan produk semakin kuat dan mampu menunjang pengembangan pariwisata ramah muslim serta ekonomi syariah yang berkelanjutan.
Ia menjelaskan, pengembangan ekosistem halal juga menjadi salah satu perhatian dalam arah pembangunan Jawa Tengah pada 2027.
Karena itu, keterlibatan berbagai pemangku kepentingan, seperti Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), dan Lembaga Pendamping Proses Produk Halal (LP3H), perlu terus diperkuat.
"Kami membutuhkan semua stakeholder. Kami juga membutuhkan penyelia untuk pengawasan produk-produk halal yang sudah memiliki izin. Tentu, kami juga mengawal pelaku usaha yang belum mengantongi izin halal agar mendapatkan sertifikat halal," ujarnya.
Selain memperluas akses sertifikasi, Taj Yasin mengingatkan bahwa proses pendampingan harus disertai pengawasan secara berkelanjutan.
Menurutnya, kepemilikan sertifikat tidak boleh hanya dipandang sebagai pemenuhan administrasi, tetapi juga harus mencerminkan konsistensi pelaku usaha dalam menjaga proses produksi sesuai ketentuan halal.
Ia turut menyoroti pentingnya transparansi informasi terkait produk halal maupun nonhalal. Setiap pelaku usaha diharapkan menyampaikan keterangan produk secara jelas sehingga konsumen dapat menentukan pilihan berdasarkan kebutuhan dan keyakinan masing-masing.
Taj Yasin menegaskan, pengembangan industri halal bukan berarti menghilangkan atau membatasi peredaran produk nonhalal. Justru, penyediaan informasi yang terbuka serta fasilitas yang sesuai akan menciptakan lingkungan usaha dan pelayanan yang nyaman bagi seluruh lapisan masyarakat.
Dalam mendukung pariwisata ramah muslim, destinasi wisata di Jawa Tengah juga didorong untuk mulai memetakan kebutuhan para pengunjung muslim. Salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah menghadirkan pusat kuliner atau gerai makanan bersertifikat halal di kawasan wisata.
Fasilitas pendukung serupa juga diharapkan tersedia di hotel maupun berbagai destinasi wisata, baik wisata alam maupun buatan. Dengan begitu, wisatawan muslim dapat menikmati perjalanan dengan lebih nyaman tanpa kesulitan menemukan layanan yang sesuai kebutuhannya.
Taj Yasin berharap kemitraan antara Pemprov Jateng, BPJPH, LPH, dan LP3H Hidayatullah semakin intensif dalam memperluas pendampingan sertifikasi sekaligus memastikan pengawasan produk halal berjalan optimal.
Melalui kolaborasi tersebut, ekosistem halal di Jawa Tengah diharapkan semakin berkembang, memberikan nilai tambah bagi pelaku UMKM, serta memperkuat daya saing sektor pariwisata daerah. (*)
