Konten Semarang
Regional

200.815 UMKM Jateng Bersertifikat Halal, Pemprov Siapkan Pariwisata Ramah Muslim

Sebanyak 200.815 UMKM Jateng bersertifikat halal, Pemprov memperkuat ekosistem halal untuk mendukung pariwisata ramah muslim.

200.815 UMKM Jateng Bersertifikat Halal, Pemprov Siapkan Pariwisata Ramah Muslim
200.815 UMKM Jateng Bersertifikat Halal, Pemprov Siapkan Pariwisata Ramah Muslim

KONTENSEMARANG.COM – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus memperkuat pengembangan ekosistem halal sebagai bagian dari upaya mendorong pertumbuhan ekonomi syariah dan pariwisata ramah muslim. 

Hingga saat ini, sebanyak 200.815 pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Jawa Tengah telah memiliki sertifikat halal melalui program Sehati (Sertifikasi Halal Gratis).

Capaian tersebut menjadi modal penting bagi Jawa Tengah untuk memperluas pasar produk halal sekaligus meningkatkan kesiapan sektor pariwisata dalam memenuhi kebutuhan wisatawan muslim.

Hal itu disampaikan Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen, dalam Workshop Pengembangan Ekosistem Halal yang berlangsung di Balai Pelatihan Koperasi dan UMKM (Balatkop UMKM) Provinsi Jawa Tengah, Sabtu, 7 November 2026.

Meski jumlah UMKM yang telah bersertifikat halal cukup besar, Taj Yasin menilai masih banyak potensi yang dapat dikembangkan. Pasalnya, Jawa Tengah memiliki sekitar 4,2 juta UMKM yang dapat didorong untuk memenuhi standar jaminan produk halal.

Menurutnya, percepatan sertifikasi membutuhkan kerja sama berbagai pihak, mulai dari pemerintah, lembaga pemeriksa halal hingga pelaku usaha.

Sinergi tersebut diperlukan agar jaminan kehalalan produk semakin kuat dan mampu menunjang pengembangan pariwisata ramah muslim serta ekonomi syariah yang berkelanjutan.

Ia menjelaskan, pengembangan ekosistem halal juga menjadi salah satu perhatian dalam arah pembangunan Jawa Tengah pada 2027.

Karena itu, keterlibatan berbagai pemangku kepentingan, seperti Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), dan Lembaga Pendamping Proses Produk Halal (LP3H), perlu terus diperkuat.

"Kami membutuhkan semua stakeholder. Kami juga membutuhkan penyelia untuk pengawasan produk-produk halal yang sudah memiliki izin. Tentu, kami juga mengawal pelaku usaha yang belum mengantongi izin halal agar mendapatkan sertifikat halal," ujarnya.

Baca Juga Otomatis

Rekomendasi berdasarkan kategori dan tag berita ini.

Halaman 1 dari 2

Artikel Selanjutnya

Pajak Warga Dukung Pembangunan, Sekda Jateng Ajak Masyarakat Manfaatkan Cashback
Regional • 09 November 2026

Pajak Warga Dukung Pembangunan, Sekda Jateng Ajak Masyarakat Manfaatkan Cashback

Rekomendasi Redaksi