KONTENSEMARANG.COM – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus memperluas upaya penanggulangan tuberkulosis (TB) melalui penguatan skrining, pencegahan penularan, serta pengobatan yang menjangkau masyarakat hingga tingkat desa. Hingga 9 Oktober 2026, sebanyak 421 desa dan kelurahan di Jawa Tengah telah menyandang status Desa Siaga TB dari total 8.563 desa dan kelurahan yang ada.
Penguatan penanganan tuberkulosis Jateng tersebut menjadi salah satu perhatian pemerintah dalam mempercepat penemuan kasus dan memastikan pasien memperoleh pelayanan kesehatan yang sesuai. Keterlibatan pemerintah desa, tenaga kesehatan, serta masyarakat dinilai menjadi bagian penting dalam mendukung keberhasilan program penanggulangan penyakit tersebut.
Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah, Sumarno, menyampaikan bahwa upaya pengendalian TB membutuhkan kerja sama seluruh pemangku kepentingan. Penanganannya tidak dapat hanya mengandalkan fasilitas pelayanan kesehatan maupun pemerintah daerah secara terpisah.
Hal itu disampaikan Sumarno saat mewakili Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi dalam kegiatan Deklarasi Desa Siaga TB yang berlangsung di Pendopo Kabupaten Jepara, Selasa (13/10/2026).
“Penanggulangan TB tidak dapat dilakukan sendiri, melainkan membutuhkan sinergi dan dukungan seluruh pihak, baik pemerintah pusat, pemerintah provinsi, maupun pemerintah kabupaten/kota,” kata Sumarno.
Menurutnya, pemerintah desa dan masyarakat memiliki peran dalam membantu penemuan kasus secara lebih cepat. Keterlibatan tersebut juga dibutuhkan untuk mendukung pasien agar mendapatkan pemeriksaan, pengobatan, dan tindak lanjut yang tepat.
Penemuan Kasus TB di Jawa Tengah Capai 68.617
Berdasarkan data hingga 9 Oktober 2026, jumlah penemuan kasus tuberkulosis di Jawa Tengah mencapai 68.617 kasus atau sebesar 65,08 persen.
Dari capaian tersebut, persentase pasien TB yang telah memulai pengobatan tercatat mencapai 91,76 persen.
Sementara itu, tingkat keberhasilan pengobatan tuberkulosis sensitif obat berada pada angka 84,07 persen. Adapun keberhasilan pengobatan TB resisten obat tercatat sebesar 79,54 persen.
Capaian lainnya berkaitan dengan pelaksanaan Terapi Pencegahan Tuberkulosis (TPT), yang hingga periode tersebut baru mencapai 23,31 persen dari target 326.038 kasus.
Data tersebut menjadi perhatian pemerintah dalam memperkuat pelaksanaan program penanganan TB, terutama pada aspek pencegahan penularan dan penemuan kasus sejak dini.
Sumarno menekankan bahwa masyarakat yang memiliki riwayat kontak erat dengan pasien tuberkulosis perlu mendapatkan perhatian khusus dalam pelaksanaan upaya pencegahan.
Pemeriksaan terhadap kelompok tersebut menjadi bagian dari langkah mendeteksi kemungkinan penularan sebelum kondisi penyakit berkembang lebih lanjut.
Selain memperluas penemuan kasus, pemerintah juga mendorong agar pemeriksaan diagnostik dan tindak lanjut pengobatan dilaksanakan melalui pelayanan yang saling terintegrasi.
Pemprov Jateng Integrasikan Skrining TB dengan Layanan Kesehatan
Dalam mendukung percepatan eliminasi tuberkulosis di Jawa Tengah, pemerintah provinsi mendorong pengintegrasian program Active Case Finding (ACF) TB dengan layanan kesehatan primer.
Integrasi tersebut diarahkan untuk menyelaraskan berbagai tahapan pelayanan, mulai dari skrining awal, proses rujukan, pencatatan hasil pemeriksaan, hingga tindak lanjut terhadap pasien.
Melalui pendekatan tersebut, kegiatan penemuan kasus diharapkan dapat terhubung dengan pelayanan kesehatan yang dibutuhkan masyarakat.
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga telah menjalankan sejumlah program pelayanan kesehatan yang menjangkau masyarakat secara luas.
Salah satunya adalah program Cek Kesehatan Gratis (CKG), yang hingga 12 Oktober 2026 tercatat telah melayani sebanyak 18,8 juta orang di Jawa Tengah.
Selain CKG, terdapat program Dokter Spesialis Keliling atau Speling yang dilaksanakan pemerintah provinsi untuk memperluas jangkauan pelayanan kesehatan.
Berdasarkan data yang disampaikan, program Speling telah dilaksanakan sebanyak 1.857 kali pelayanan dengan sasaran sekitar 131.500 orang.
Keberadaan kedua program tersebut menjadi bagian dari upaya memperluas akses masyarakat terhadap pemeriksaan dan pelayanan kesehatan.
Sumarno juga menyampaikan perlunya penguatan dukungan dari pemerintah pusat, khususnya Kementerian Kesehatan, untuk meningkatkan kapasitas penanganan TB di daerah.
Dukungan yang diharapkan meliputi peningkatan kemampuan tenaga kesehatan, perluasan akses pemeriksaan diagnostik, serta pemanfaatan teknologi dan sistem informasi.
Selain itu, pemerintah provinsi berharap inovasi program ACF yang dikembangkan daerah memperoleh dukungan agar pelaksanaan penemuan kasus dapat semakin diperkuat.
Pemerintah Kabupaten dan Kota Diminta Prioritaskan Penanggulangan TB
Sumarno turut menekankan pentingnya komitmen pemerintah kabupaten dan kota dalam pelaksanaan program penanggulangan tuberkulosis.
Menurutnya, penanganan TB perlu mendapatkan perhatian dalam proses perencanaan dan penganggaran pemerintah daerah.
Koordinasi lintas perangkat daerah juga perlu diperkuat agar program pencegahan, penemuan kasus, dan pengobatan dapat dilaksanakan secara berkesinambungan.
Dukungan tersebut diharapkan menjangkau hingga tingkat desa, mengingat keterlibatan pemerintah setempat dan masyarakat menjadi salah satu unsur penting dalam pelaksanaan program.
Dengan penguatan koordinasi, pemerintah daerah diharapkan dapat memastikan upaya pengendalian TB berjalan melalui keterlibatan berbagai pihak sesuai tanggung jawab masing-masing.
Wamenkes Apresiasi Pelaksanaan Skrining TB di Jepara
Sementara itu, Wakil Menteri Kesehatan Benyamin Paulus Oktavianus menyoroti pentingnya evaluasi secara berkelanjutan terhadap pelaksanaan program penanggulangan tuberkulosis.
Menurutnya, evaluasi dibutuhkan untuk memastikan langkah pencegahan maupun pengobatan yang telah dijalankan dapat berlangsung secara efektif.
Benyamin juga memberikan apresiasi terhadap pelaksanaan skrining terhadap masyarakat yang memiliki kontak erat dengan pasien TB di Kabupaten Jepara.
Dalam program skrining dan pencegahan TB di Kabupaten Jepara, terdapat target pelaksanaan pemeriksaan di 161 titik.
Dari jumlah tersebut, kegiatan skrining telah dilaksanakan di 107 titik.
Capaian itu menjadi salah satu hal yang mendapat perhatian Wakil Menteri Kesehatan dalam kegiatan Deklarasi Desa Siaga TB di Jepara.
“Artinya, program ini sudah berjalan sangat baik. Jadi, tiap tahun kita evaluasi agar makin baik,” katanya.
Benyamin menjelaskan bahwa penanggulangan tuberkulosis tidak cukup hanya berfokus pada pemberian pengobatan kepada pasien yang sudah terdiagnosis.
Menurutnya, upaya pencegahan juga harus diperkuat dengan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk melakukan pemeriksaan kesehatan sebelum mengalami sakit.
Dengan pemeriksaan lebih awal, kemungkinan adanya penyakit dapat diketahui sehingga langkah penanganan bisa segera dilakukan.
Kontak Erat Pasien TB Perlu Mendapat Perhatian Pencegahan
Wakil Menteri Kesehatan menyampaikan bahwa pelaksanaan pengobatan tuberkulosis di Indonesia telah berjalan cukup baik.
Namun, peningkatan pelayanan pengobatan tetap perlu diimbangi dengan langkah pencegahan agar risiko penularan dapat ditekan.
Salah satu perhatian yang disampaikan Benyamin adalah pemberian obat pencegahan bagi masyarakat yang memiliki kontak erat dengan pasien TB dan memenuhi indikasi medis.
Kelompok kontak erat menjadi sasaran penting dalam upaya penanggulangan karena memiliki riwayat kedekatan dengan penderita tuberkulosis.
Karena itu, pemeriksaan dan pemberian terapi pencegahan sesuai indikasi medis perlu menjadi bagian dari pelaksanaan program pengendalian TB.
“Kontak erat itu harus mendapatkan obat pencegahan,” ujarnya.
Penekanan tersebut sejalan dengan kebutuhan peningkatan cakupan Terapi Pencegahan Tuberkulosis di Jawa Tengah yang berdasarkan data hingga 9 Oktober 2026 masih mencapai 23,31 persen dari target 326.038 kasus.
Upaya pencegahan melalui pemeriksaan dan terapi menjadi salah satu bagian yang terus didorong pemerintah bersama pelayanan pengobatan bagi pasien yang telah terdiagnosis.
Cek Kesehatan Gratis dan Speling Dukung Perluasan Pelayanan
Benyamin juga menyoroti pentingnya program Cek Kesehatan Gratis dalam mendorong perubahan kebiasaan masyarakat terhadap pemeriksaan kesehatan.
Menurutnya, program tersebut diarahkan agar masyarakat semakin peduli terhadap kondisi kesehatannya dan tidak hanya melakukan pemeriksaan ketika sudah mengalami gangguan kesehatan.
Melalui pemeriksaan serta skrining, risiko penyakit diharapkan dapat diketahui lebih awal sehingga penanganan dapat dilakukan sebelum kondisi kesehatan memburuk.
Ia turut memberikan perhatian terhadap pelaksanaan CKG di Jawa Tengah yang didukung program Dokter Spesialis Keliling.
Kedua program tersebut dinilai membantu memperluas jangkauan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.
Dengan jumlah penerima layanan CKG yang telah mencapai 18,8 juta orang serta 1.857 kali pelayanan Speling, pemerintah provinsi terus menjalankan upaya pemeriksaan dan pelayanan kesehatan di berbagai wilayah.
Benyamin berharap penguatan kegiatan skrining serta pencegahan tuberkulosis dapat memberikan kontribusi terhadap penurunan angka kesakitan masyarakat.
Selain itu, langkah tersebut diharapkan mendukung peningkatan usia harapan hidup masyarakat dalam kondisi sehat.
Desa Siaga TB Didorong Libatkan Masyarakat Secara Aktif
Deklarasi Desa Siaga TB di Kabupaten Jepara menjadi bagian dari penguatan keterlibatan masyarakat dalam penanggulangan tuberkulosis di Jawa Tengah.
Melalui pengembangan desa dan kelurahan berstatus siaga, pemerintah berharap kegiatan pencegahan serta penanganan TB semakin menjangkau masyarakat di tingkat wilayah terkecil.
Dukungan tersebut melibatkan pemerintah desa, fasilitas pelayanan kesehatan, kader kesehatan, organisasi masyarakat, hingga warga.
Keterlibatan berbagai unsur itu diarahkan pada kegiatan edukasi kesehatan, penemuan kasus secara dini, pendampingan pasien selama menjalani pengobatan, serta pencegahan penularan tuberkulosis.
Dengan demikian, penanganan TB tidak hanya dilaksanakan melalui pemeriksaan dan pengobatan di fasilitas kesehatan, tetapi juga didukung partisipasi masyarakat dalam kegiatan pencegahan.
Pemprov Jawa Tengah berharap jumlah desa dan kelurahan yang terlibat dalam program tersebut dapat terus bertambah seiring penguatan upaya penanggulangan TB.
Hingga 9 Oktober 2026, tercatat 421 desa dan kelurahan telah berstatus Desa/Kelurahan Siaga TB dari keseluruhan 8.563 desa dan kelurahan di Jawa Tengah.
Pemerintah provinsi bersama pemerintah pusat dan kabupaten/kota terus mendorong integrasi pelayanan, peningkatan kapasitas tenaga kesehatan, serta perluasan akses pemeriksaan diagnostik.
Penguatan koordinasi hingga tingkat desa diharapkan menjadi bagian dari langkah eliminasi TBC, dengan menempatkan pencegahan, penemuan kasus, dan pendampingan pengobatan sebagai perhatian bersama. (*)
