KONTENSEMARANG.COM – Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, membuka ruang dialog bersama perwakilan serikat buruh, pekerja, dan kalangan pengusaha untuk membahas rencana penetapan upah minimum tahun 2027. Pertemuan tersebut berlangsung di Hotel Front One HK, Kota Semarang, Selasa malam (3/11/2026).
Dalam pertemuan itu, berbagai pihak menyampaikan pandangan dan masukan mengenai besaran Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), serta persoalan ketenagakerjaan lainnya di Jawa Tengah.
Dialog tersebut digelar sembari menunggu regulasi dari pemerintah pusat yang akan menjadi pedoman penetapan UMP, UMK, dan upah minimum sektoral tahun 2027.
Ahmad Luthfi menegaskan, komunikasi antara pemerintah, pekerja, dan pengusaha perlu terus dijaga untuk menciptakan hubungan industrial yang harmonis. Menurutnya, kesejahteraan pekerja harus berjalan beriringan dengan pertumbuhan ekonomi daerah.
"Kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi di tempat kita berkaitan erat dengan hubungan industrial yang kondusif. Jadi saya siap buka dialog kapan pun," kata Luthfi saat dialog.
Ia menilai, pertemuan tersebut menjadi kesempatan bagi pemerintah untuk memahami secara langsung berbagai persoalan yang dihadapi buruh maupun pengusaha.
Berbagai masukan yang diterima nantinya dapat menjadi bahan pertimbangan bagi dewan pengupahan di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.
Luthfi juga meminta para perwakilan pekerja dan pengusaha menyampaikan kajian serta usulan sebelum pemerintah daerah menetapkan rekomendasi besaran upah minimum.
"Beri kami masukan sebelum kabupaten/kota membuat keputusan atau rekomendasi terkait upah minimum, kasihkan ke saya, biar nanti saya koordinasikan. Buat kajian biar saya bisa bicara dengan kabupaten/kota. Jenengan yang tahu karakter buruh di masing-masing daerah," katanya.
Dalam kesempatan tersebut, sejumlah perwakilan organisasi buruh menyampaikan aspirasi secara langsung maupun tertulis. Salah satunya berasal dari Pratomo Hadinata yang mewakili Aliansi Buruh Jawa Tengah (ABJaT).
