Karena itu, setiap koperasi diharapkan dapat menjalankan kegiatan ekonomi sesuai kebutuhan warga di wilayah operasionalnya.
“Tentu gedung ini tidak ada manfaatnya kalau tidak diisi. Tujuannya agar koperasi ini bisa melayani kebutuhan masyarakat desa dengan tepat,” ujarnya.
Zulkifli menjelaskan, KDKMP dirancang sebagai pusat pelayanan berbagai kebutuhan masyarakat. Fungsinya tidak terbatas pada penjualan barang, tetapi juga mencakup sejumlah layanan yang berkaitan dengan aktivitas ekonomi desa.
Koperasi tersebut diarahkan untuk menyediakan bahan pangan, pupuk bersubsidi, LPG bersubsidi, hingga layanan keuangan.
Selain itu, KDKMP juga diharapkan menjadi sarana pemasaran hasil pertanian dan produk yang dihasilkan pelaku UMKM di masing-masing wilayah.
Pengembangan berbagai layanan tersebut akan dilaksanakan secara bertahap dengan mempertimbangkan kesiapan koperasi.
Sebagai bagian dari dukungan operasional, pemerintah juga menyiapkan satu tenaga manajer untuk setiap koperasi dengan pembiayaan yang ditanggung selama dua tahun.
Setelah masa dukungan tersebut berakhir, koperasi diharapkan telah memiliki kemampuan untuk mengelola dan menjalankan kegiatan usahanya secara mandiri.
Jawa Tengah Peringkat Kedua Nasional Pembangunan Gedung Koperasi
Berdasarkan data Pemerintah Provinsi Jawa Tengah per 12 Oktober 2026, program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih telah menjangkau ribuan wilayah di provinsi tersebut.
Tercatat 8.523 Koperasi Merah Putih terbentuk di Jawa Tengah, dengan mayoritas di antaranya telah memulai kegiatan operasional.
