Reses di Gunungpati, DPRD Semarang Soroti Keamanan hingga Pemberdayaan UMKM

KONTENSEMARANG.COM – Anggota DPRD Kota Semarang, Giyanto, menggelar kegiatan reses di Lapangan Citramuda, Kelurahan Mangunsari, Kecamatan Gunungpati. 

Dalam forum tersebut, warga banyak menyoroti persoalan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).

Giyanto mengungkapkan, wilayah Gunungpati belakangan menghadapi sejumlah potensi gangguan keamanan, seperti kasus dugaan penculikan anak hingga aksi tawuran pada malam hari.

Kondisi tersebut dinilai perlu segera ditangani melalui langkah konkret guna meningkatkan rasa aman warga.

“Keamanan menjadi perhatian utama. Beberapa kejadian terakhir seperti tawuran dan dugaan penculikan membuat masyarakat resah. Maka perlu langkah pencegahan yang lebih efektif,” ujarnya.

Salah satu usulan yang muncul dalam kegiatan reses adalah optimalisasi penggunaan CCTV di lingkungan permukiman.

Selain pemasangan, warga juga menekankan pentingnya kejelasan sistem perawatan jika perangkat mengalami kerusakan.

Giyanto menjelaskan, pengelolaan CCTV saat ini melibatkan pihak kecamatan dan Diskominfo.

Masyarakat dapat melaporkan kerusakan melalui kelurahan atau kecamatan untuk kemudian diteruskan ke instansi terkait.

Selain isu keamanan, warga juga menyampaikan aspirasi terkait perlunya sosialisasi perizinan bagi pelaku UMKM.

Menurut Giyanto, masih banyak pelaku usaha yang belum memahami proses pengurusan izin, seperti Nomor Induk Berusaha (NIB) dan legalitas produk.

“Sekarang masyarakat sudah semakin sadar pentingnya legalitas usaha. Tapi masih banyak yang belum tahu cara mengurusnya. Ini perlu sosialisasi,” jelasnya.

Aspek digitalisasi turut menjadi perhatian dalam reses tersebut.

Giyanto menilai, program Smart City perlu diimbangi dengan peningkatan kapasitas sumber daya manusia, terutama di tingkat masyarakat.

“Digitalisasi sudah berjalan, tapi kendalanya ada di SDM. Tidak semua warga paham penggunaan teknologi. Maka perlu edukasi dan pendampingan,” katanya.

Ia menambahkan, keterbukaan informasi publik serta peningkatan kualitas pelayanan di tingkat kelurahan dan kecamatan juga menjadi harapan warga.

Pelayanan yang baik dinilai akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Dalam kesempatan itu, Giyanto juga memaparkan mekanisme pengaduan apabila ditemukan pelanggaran oleh aparatur, yang dapat disampaikan melalui Inspektorat maupun instansi pengawas lainnya.

Melalui kegiatan reses ini, ia memastikan seluruh aspirasi masyarakat akan dijadikan bahan dalam penyusunan program melalui pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD, baik yang berkaitan dengan pembangunan fisik maupun nonfisik.

“Semua aspirasi akan kami kawal. Tidak hanya infrastruktur, tapi juga pelatihan, sosialisasi, dan peningkatan pelayanan publik,” pungkasnya. (*)