Taj Yasin Dorong Satgas Anti-Kekerasan Dibentuk di Seluruh Pesantren Jawa Tengah

KONTENSEMARANG.COM — Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus memperkuat sistem perlindungan bagi santri di lingkungan pondok pesantren. Salah satu langkah yang kini didorong adalah pembentukan satuan tugas anti-bullying dan anti-kekerasan terhadap perempuan serta anak di seluruh pesantren di Jawa Tengah.

Komitmen tersebut disampaikan Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen, saat menghadiri Halaqah Interaktif Pengasuh Pesantren Putri Jawa Tengah bertema “Dari Pesantren untuk Pesantren: Membangun Sistem Perlindungan Santri Berbasis Nilai Pesantren di Jawa Tengah” di Pendopo Kabupaten Banjarnegara, Minggu (10/5).

Menurut Gus Yasin, penguatan perlindungan santri dilakukan melalui kolaborasi antara Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Rabithah Ma’ahid Islamiyah Nahdlatul Ulama (RMI NU) Jawa Tengah.

“Intinya adalah edukasi ke pesantren-pesantren tentang pentingnya perlindungan santri, kemudian pembentukan satgas anti-bullying dan anti-kekerasan terhadap perempuan dan anak,” katanya.

Ia menegaskan bahwa perlindungan terhadap santri tidak cukup hanya dilakukan ketika kasus terjadi. Menurutnya, perlu dibangun sistem perlindungan yang menyeluruh melalui penguatan layanan kesehatan, pendidikan, hingga pendampingan psikologis bagi para santri.

Sebagai bagian dari langkah tersebut, Pemprov Jateng mengintegrasikan program Dokter Spesialis Keliling (Spelling) dengan program anjangsana pesantren milik RMI NU Jawa Tengah. Nantinya, layanan kesehatan akan menjangkau langsung lingkungan pesantren, termasuk pendampingan psikolog dan psikiater.

“Kasus kekerasan sering kali tidak terungkap karena korban takut bicara. Karena itu, kami sedang merumuskan kanal aduan khusus yang bisa diakses secara profesional, termasuk lewat layanan telemedis,” ujarnya.

Menurut Taj Yasin, pesantren harus menjadi ruang yang aman dan nyaman bagi para santri, bukan hanya dalam proses pendidikan keilmuan, tetapi juga dari sisi emosional dan psikologis.

“Kalau korban tidak berani bicara langsung, setidaknya mereka punya ruang aman untuk menyampaikan. Ini yang sedang kami siapkan,” katanya.

Selain memperkuat perlindungan, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga terus mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia di lingkungan pesantren melalui program beasiswa pendidikan.

Saat ini, tercatat lebih dari 600 pendaftar dari kalangan kiai, ustaz, ustazah, hingga santri mengikuti program beasiswa dalam dan luar negeri. Program tersebut dijalankan melalui kerja sama dengan 41 perguruan tinggi di Indonesia serta akses pendidikan ke sejumlah negara seperti Mesir dan Yaman.

“Harapannya setelah selesai studi, mereka kembali khidmah ke pesantren. Ini investasi sumber daya manusia untuk masa depan pesantren Jawa Tengah,” kata Taj Yasin.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Arifatul Choiri Fauzi, menyatakan pesantren memiliki posisi strategis dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang aman karena menjadi tempat pengasuhan anak selama 24 jam.

Kementerian PPPA, kata dia, siap berkolaborasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan pengelola pesantren untuk membangun pesantren yang ramah anak dan ramah perempuan.

Sementara itu, Ketua RMI NU Jawa Tengah, Ahmad Fadlullah Turmudzi, mengungkapkan pihaknya selama dua tahun terakhir aktif melakukan pendampingan dan konsolidasi ke pesantren di berbagai daerah di Jawa Tengah.

Menurutnya, hasil pendampingan menunjukkan perlunya penguatan pola pengasuhan, peningkatan kapasitas pembimbing, serta sistem perlindungan santri yang lebih terstruktur.

“Pesantren membutuhkan penguatan sumber daya manusia, terutama para pendamping santri. Karena itu tahun ini kami fokus pada pelatihan musyrif-musyrifah (pembimbing) di seluruh kabupaten/kota,” katanya.

Ia menyebut saat ini terdapat 5.451 pondok pesantren di Jawa Tengah dengan jumlah santri mencapai sekitar 555 ribu orang. Besarnya jumlah tersebut dinilai membutuhkan perhatian serius dari seluruh pemangku kepentingan.

Pada akhir halaqah, para pengasuh pesantren dari berbagai daerah di Jawa Tengah menyampaikan sejumlah rekomendasi, termasuk dorongan pembentukan Satgas Perlindungan Santri di seluruh pondok pesantren.

Rekomendasi itu diharapkan menjadi fondasi penguatan sistem perlindungan santri agar pesantren tetap menjadi ruang pendidikan yang aman, nyaman, dan menjunjung tinggi nilai kasih sayang.