Pemprov Jateng Gandeng BI Percepat Digitalisasi Keuangan di Desa Blankspot

KONTENSEMARANG.COM – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus memperkuat infrastruktur internet di wilayah pedesaan dan blankspot area guna mendukung percepatan digitalisasi transaksi keuangan.

Langkah ini sejalan dengan meningkatnya penggunaan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) oleh masyarakat di berbagai sektor. 

Sekretaris Daerah Jawa Tengah, Sumarno, yang hadir mewakili Gubernur Ahmad Luthfi dalam acara bertajuk “Rupiah Tresno Budoyo, Rayakan Digitalisasi, Berbudaya untuk Negeri” di Rajawali Culture Semarang, Sabtu (1/11/2025), menegaskan bahwa perluasan jaringan internet menjadi fondasi penting bagi transformasi layanan publik dan transaksi keuangan digital. 

“Sejak masa pandemi Covid-19, kami mulai memperkuat jaringan internet untuk mendukung administrasi desa. Kini, manfaatnya meluas, termasuk dalam transaksi keuangan masyarakat,” ujarnya. 

Menurut Sumarno, digitalisasi keuangan tidak hanya memudahkan transaksi, tetapi juga mendorong tertib administrasi, membangun budaya kejujuran, serta meminimalisasi peredaran uang palsu. 

Data Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Jawa Tengah mencatat, hingga saat ini sudah ada 866 titik desa blankspot yang difasilitasi jaringan internet.

Sepanjang 2025, Pemprov Jateng juga menghadirkan layanan internet gratis di 327 desa, meliputi 195 desa blankspot, 50 desa wisata, 50 desa miskin ekstrem, dan 32 desa rawan banjir. Targetnya, seluruh wilayah blankspot di Jawa Tengah dapat terhubung internet pada 2029. 

Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Jawa Tengah, Rahmat Dwisaputra, menambahkan bahwa Jawa Tengah termasuk provinsi dengan tingkat adopsi QRIS tertinggi di Indonesia.

Teknologi ini bahkan sudah diterapkan untuk pembayaran transportasi, pembelian gas elpiji, hingga akses destinasi wisata. 

“Dengan digitalisasi transaksi, arus keuangan UMKM akan lebih transparan, potensi moral hazard dapat ditekan, dan tata kelola pemerintahan daerah semakin terjamin,” jelasnya. 

Dalam kesempatan tersebut, juga dilakukan penandatanganan nota kesepakatan penggunaan QRIS dengan empat kabupaten, yakni Grobogan, Rembang, Jepara, dan Blora. 

Selain itu, acara “Rupiah Tresno Budoyo” turut menampilkan Opera Orchestra Diponegoro bersama Eko Dance Company sebagai bagian dari peringatan 200 tahun Perang Diponegoro.

Melalui seni pertunjukan, pesan keadilan dan nilai budaya diangkat sebagai pengingat bahwa pembangunan ekonomi tidak bisa dilepaskan dari akar budaya. 

“Ekonomi tanpa budaya hanya akan melahirkan eksploitasi terhadap alam dan manusia,” pungkas Rahmat.