Pemprov Jateng Tetapkan Swasembada Pangan sebagai Prioritas APBD 2026
Pemprov Jateng dan DPRD sepakat KUA-PPAS APBD 2026 dengan fokus swasembada pangan dan penguatan ekonomi daerah.
kontensemarang 
KONTENSEMARANG.COM – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah bersama DPRD Jateng resmi menandatangani Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2026 dalam rapat paripurna di Gedung Berlian.
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menegaskan bahwa meski terjadi penurunan dana transfer ke daerah (TKD), arah pembangunan tetap berfokus pada program yang menyentuh langsung masyarakat. Ia menekankan bahwa ketahanan pangan menjadi prioritas utama.
“Fokus tahun depan adalah swasembada pangan,” tegas Luthfi.
Kesepakatan KUA-PPAS ini menjadi dasar penyusunan Rancangan APBD 2026. Berbagai indikator ekonomi menunjukkan tren positif. Pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah pada triwulan III 2025 mencapai 5,37%, meningkat dari 4,93% pada periode sebelumnya. Pemprov memproyeksikan pertumbuhan ekonomi 2026 berada di kisaran 5% hingga 6%, dengan inflasi terjaga antara 1,5% sampai 3,5%.
Indikator kesejahteraan juga mengalami perbaikan. Persentase penduduk miskin menurun menjadi 9,48% pada Maret 2025, sementara Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) turun dari 4,78% menjadi 4,66%. Tren ini dianggap sebagai fondasi kuat untuk pembangunan tahun depan.
Di sisi fiskal, pendapatan daerah ditargetkan naik 3,04% menjadi Rp23,74 triliun. Belanja daerah direncanakan lebih efisien dengan penurunan 2,79%. Pembiayaan daerah tercatat Rp414,5 miliar, terdiri dari penerimaan Rp484,5 miliar dan pengeluaran Rp70 miliar.
Pemprov juga menyiapkan strategi memperkuat pendapatan asli daerah melalui digitalisasi pembayaran pajak, optimalisasi pajak air permukaan, peningkatan kinerja BUMD, pendayagunaan aset pemerintah, serta layanan samsat yang lebih baik.
Ketua DPRD Jateng, Sumanto, menegaskan bahwa penyesuaian anggaran tahun depan tetap mengacu pada visi menjadikan Jawa Tengah sebagai lumbung pangan nasional. Dalam rapat yang sama, DPRD juga menyetujui Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun 2026 sebagai bagian dari agenda legislasi daerah.
