KONTENSEMARANG.COM – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mulai menerapkan pendekatan baru dalam upaya menekan angka kemiskinan. Kali ini, pemuda dari keluarga miskin menjadi sasaran utama pemberdayaan agar tidak hanya menerima bantuan, tetapi mampu memiliki keterampilan, usaha, serta penghasilan yang dapat meningkatkan kondisi ekonomi keluarga.
Model tersebut diuji melalui Pilot Project Desa/Kelurahan Mandiri Sejahtera Berbasis Pemberdayaan Pemuda.
Program itu diluncurkan Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen mewakili Gubernur Ahmad Luthfi di Kelurahan Semanggi, Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta, Rabu (19/8/2026).
Peluncuran program tersebut menjadi bagian dari rangkaian peringatan Hari Jadi ke-81 Provinsi Jawa Tengah.
Taj Yasin mengatakan, pilot project ini dirancang untuk melihat efektivitas pemberdayaan pemuda sebagai salah satu strategi pengentasan kemiskinan di tingkat desa dan kelurahan.
Sasaran program merupakan warga berusia 16 hingga 30 tahun yang berasal dari keluarga dalam desil 1 sampai 4.
Berdasarkan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) Januari 2026, jumlah pemuda Jawa Tengah yang masuk dalam kelompok tersebut mencapai 3.493.309 orang.
Menurut Taj Yasin, pemuda memiliki posisi penting dalam program ini karena mempunyai peluang besar untuk mengembangkan usaha sekaligus memperluas jangkauan pasar, termasuk dengan memanfaatkan teknologi digital.
Pilot project tersebut saat ini diterapkan di delapan desa dan kelurahan. Lokasinya meliputi Kelurahan Semanggi, Nusukan, dan Mojosongo di Kota Surakarta; Desa Winduaji di Kabupaten Brebes; Desa Belik dan Mendelem di Kabupaten Pemalang; Desa Rejosari di Kabupaten Demak; serta Desa Ngawen di Kabupaten Blora.
Taj Yasin menegaskan, program ini tidak menerapkan pola pemberian bantuan secara langsung tanpa melihat kebutuhan penerima.
Setiap kelompok akan lebih dulu menjalani asesmen untuk mengetahui kebutuhan, pengalaman, serta potensi yang dimiliki. Setelah itu, penerima mendapatkan pelatihan dan pendampingan sebelum memperoleh dukungan usaha.
“Bantuan ini tidak langsung diberikan. Kita asesmen dulu. Kebutuhannya apa? Kelompok tersebut sudah punya pengalaman apa? Kita berikan pelatihan dulu, kita berikan pendampingan dulu,” ujarnya.
Ia menjelaskan, pola tersebut diperlukan agar bantuan yang diterima tidak berhenti sebagai bantuan konsumtif.
Sebaliknya, dukungan pemerintah diharapkan dapat berkembang menjadi aktivitas produktif yang menghasilkan pendapatan bagi penerima manfaat.
“Dengan harapan bantuan yang kita berikan ini tidak berkurang, tetapi bisa naik atau bertambah,” katanya.
Taj Yasin juga meminta pemerintah daerah di lokasi pilot project memastikan program tetap berjalan setelah bantuan diserahkan.
Penggunaan dan perkembangan bantuan harus terus dipantau agar tujuan pemberdayaan dapat tercapai.
Wakil Wali Kota Surakarta Astrid Widayani menyambut positif penerapan model tersebut. Ia menilai upaya pengentasan kemiskinan membutuhkan pendekatan yang tidak hanya berfokus pada pemberian bantuan, tetapi juga membangun kemampuan dan kemandirian masyarakat.
“Kita semua ingin pemuda tidak hanya menjadi penerima manfaat tetapi menjadi pelaku pembangunan yang memiliki keterampilan, pekerjaan atau usaha, penghasilan dan pada akhirnya mampu meningkatkan kesejahteraan keluarganya,” kata Astrid.
Astrid berharap program tersebut tidak berhenti pada tahap peluncuran. Menurutnya, pilot project harus dilanjutkan dengan pendampingan dan kolaborasi berkelanjutan sehingga nantinya dapat menjadi model yang diterapkan di wilayah lainnya.
Untuk menunjang program, Pemprov Jateng menyiapkan berbagai bentuk intervensi sesuai kebutuhan masyarakat di wilayah sasaran.
Di sektor ekonomi, dukungan diberikan melalui Program Pemberdayaan Sosial Ekonomi (PPSE) sebesar Rp145 juta, bantuan modal Kelompok Usaha Bersama (Kube) Rp480 juta untuk 24 kelompok, serta Usaha Ekonomi Produktif (UEP) Rp240 juta.
Bank Jateng turut memberikan dukungan Kube dan pelatihan dasar bagi pemuda dengan nilai Rp600 juta. Sementara penguatan keterampilan dilakukan melalui pelatihan Mobile Training Unit (MTU) senilai Rp134,594 juta dan pelatihan Hetero Business Leap (HBL) sebesar Rp7,98 juta.
Pemuda penerima manfaat juga dibekali Kartu Zilenial yang dapat dimanfaatkan untuk mengakses berbagai program pelatihan yang disediakan Pemprov Jateng.
Intervensi pemerintah juga mencakup jaminan sosial dan pendidikan. Di antaranya Kartu Jateng Ngopeni senilai Rp105,6 juta, Bantuan Langsung Tunai Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (BLT DBHCHT) Rp436,8 juta, serta bantuan pendidikan BSM untuk jenjang SMA, SMK, dan SLB sebesar Rp73 juta.
Untuk meningkatkan kualitas kondisi dasar keluarga penerima manfaat, pemerintah menyalurkan bantuan perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Rp260 juta, bantuan jamban Rp675,22 juta, dan instalasi sambungan listrik Rp49,5 juta.
Selain itu, bantuan benih ikan nila merah senilai Rp13,5 juta turut diberikan untuk mendukung pengembangan kegiatan ekonomi produktif masyarakat. (*)
