Setiap kelompok akan lebih dulu menjalani asesmen untuk mengetahui kebutuhan, pengalaman, serta potensi yang dimiliki. Setelah itu, penerima mendapatkan pelatihan dan pendampingan sebelum memperoleh dukungan usaha.
“Bantuan ini tidak langsung diberikan. Kita asesmen dulu. Kebutuhannya apa? Kelompok tersebut sudah punya pengalaman apa? Kita berikan pelatihan dulu, kita berikan pendampingan dulu,” ujarnya.
Ia menjelaskan, pola tersebut diperlukan agar bantuan yang diterima tidak berhenti sebagai bantuan konsumtif.
Sebaliknya, dukungan pemerintah diharapkan dapat berkembang menjadi aktivitas produktif yang menghasilkan pendapatan bagi penerima manfaat.
“Dengan harapan bantuan yang kita berikan ini tidak berkurang, tetapi bisa naik atau bertambah,” katanya.
Taj Yasin juga meminta pemerintah daerah di lokasi pilot project memastikan program tetap berjalan setelah bantuan diserahkan.
Penggunaan dan perkembangan bantuan harus terus dipantau agar tujuan pemberdayaan dapat tercapai.
Wakil Wali Kota Surakarta Astrid Widayani menyambut positif penerapan model tersebut. Ia menilai upaya pengentasan kemiskinan membutuhkan pendekatan yang tidak hanya berfokus pada pemberian bantuan, tetapi juga membangun kemampuan dan kemandirian masyarakat.
“Kita semua ingin pemuda tidak hanya menjadi penerima manfaat tetapi menjadi pelaku pembangunan yang memiliki keterampilan, pekerjaan atau usaha, penghasilan dan pada akhirnya mampu meningkatkan kesejahteraan keluarganya,” kata Astrid.
Astrid berharap program tersebut tidak berhenti pada tahap peluncuran. Menurutnya, pilot project harus dilanjutkan dengan pendampingan dan kolaborasi berkelanjutan sehingga nantinya dapat menjadi model yang diterapkan di wilayah lainnya.
