KONTENSEMARANG.COM — Sejumlah kiai di Jawa Tengah meminta pemerintah tidak mencampuri proses kontestasi internal menjelang Muktamar Ke-35 Nahdlatul Ulama (NU).
Pemerintah dinilai perlu menjaga jarak dan memastikan kementerian, lembaga, pemerintah daerah, serta aparat negara tidak digunakan untuk memengaruhi pilihan peserta Muktamar.
Imbauan tersebut disampaikan KH M. Furqon, yang mewakili para kiai Jawa Tengah. Ia menilai netralitas pemerintah penting untuk menjaga kemandirian NU dalam menentukan kepemimpinan organisasi.
Pernyataan itu muncul di tengah adanya informasi dan keresahan warga NU terkait sejumlah pertemuan, undangan, serta komunikasi antara pejabat pemerintah dengan pengurus NU menjelang pelaksanaan Muktamar.
Salah satunya berkaitan dengan keberatan Rais PCNU Garut terhadap undangan Gubernur Jawa Barat kepada sejumlah Rais PCNU.
“ Kami berharap pemerintah tidak cawe-cawe. Muktamar adalah rumah tangga Nahdlatul Ulama. Biarkan para kiai, pengurus wilayah dan cabang menentukan sendiri siapa yang mereka percaya memimpin NU. Pemerintah cukup menjadi sahabat NU, bukan menjadi pemain dalam kontestasi NU,” kata KH M. Furqon, Rais Syuriyah PCNU Temanggung.
Menurut Furqon, hubungan baik antara NU dan pemerintah merupakan hal positif selama diarahkan untuk kepentingan umat dan bangsa.
Namun, hubungan tersebut tidak seharusnya bergeser menjadi penggunaan kekuasaan untuk mendukung atau menjatuhkan kandidat tertentu.
Senada dengan itu, Kiai Misbah, Rais Syuriyah PCNU Kota Tegal, mengingatkan agar perangkat negara tidak digunakan dalam persaingan internal NU.
Ia menegaskan kementerian, aparat, anggaran, fasilitas, jabatan, dan kewenangan pemerintah harus tetap berada dalam koridor kepentingan negara.
“Kementerian adalah alat negara, bukan alat kandidat. Aparat adalah alat negara, bukan alat kontestasi. Anggaran, fasilitas, jabatan dan kewenangan pemerintah juga bukan instrumen untuk mengarahkan suara Muktamirin,” kata Kiai Misbah, Rais Syuriyah PCNU Kota Tegal.
Para kiai juga meminta Presiden Prabowo Subianto memastikan seluruh jajaran pemerintahan menjaga sikap netral.
Menurut mereka, hal itu diperlukan agar Muktamar dapat berlangsung secara bermartabat dan tidak menimbulkan kesan bahwa kepemimpinan NU ditentukan oleh kekuatan dari luar organisasi.
“Kami percaya Presiden mempunyai kepentingan agar NU tetap besar, mandiri dan bermartabat. Justru karena itu, kami berharap Presiden mengingatkan seluruh pembantunya: jangan membawa kementerian, fasilitas pemerintah ataupun jaringan kekuasaan masuk terlalu jauh ke gelanggang Muktamar,” katanya.
Fauzan, Ketua Tanfidziyah PCNU Kabupaten Semarang, menambahkan bahwa potensi intervensi tidak hanya berbentuk campur tangan secara langsung.
Berbagai bentuk pengondisian, seperti undangan pejabat, pemberian fasilitas secara selektif, tekanan birokrasi, pengerahan jaringan pemerintahan, hingga keterlibatan aparat yang menimbulkan kesan keberpihakan, juga perlu dihindari.
“Sekalipun dilakukan dengan alasan silaturahmi, momentumnya harus dijaga. Sepuluh hari menjelang Muktamar tentu berbeda dengan hari-hari biasa. Pejabat publik harus memiliki kepekaan agar tindakannya tidak menimbulkan persepsi sedang mengondisikan pilihan organisasi,” kata KH Fauzan, Ketua Tanfidziyah PCNU Kabupaten Semarang.
Muktamar Ke-35 NU dijadwalkan berlangsung pada 27–31 Agustus 2026 di Pesantren Tambakberas, Jombang.
Para kiai berharap forum tersebut menjadi momentum bagi NU dan pemerintah untuk menunjukkan kedewasaan dalam menghormati independensi masyarakat sipil.
Mereka menegaskan bahwa sikap tersebut bukan bentuk penolakan terhadap pemerintah. NU tetap dipandang sebagai mitra strategis pemerintah dalam berbagai bidang, termasuk penguatan masyarakat, pendidikan, ekonomi umat, dan kehidupan keagamaan.
Kemitraan dinilai akan semakin kuat jika kedua pihak tetap menghormati batas kewenangan masing-masing.
“NU tidak ingin berhadap-hadapan dengan pemerintah. Kita ingin bergandengan tangan membangun bangsa. Tetapi bergandengan tangan bukan berarti pemerintah menentukan isi rumah tangga NU. Silakan pemerintah bersahabat dengan semua kandidat, tetapi jangan menjadi tim sukses salah satu kandidat,” tegasnya.
Selain meminta pemerintah menjaga netralitas, KH M. Furqon juga mengingatkan seluruh kandidat dan tim pendukung agar tidak melibatkan institusi negara dalam persaingan Muktamar.
“Kalau ingin mendapatkan mandat, datanglah kepada para kiai, PW dan PC. Sampaikan gagasan, rekam jejak dan program. Jangan berlomba mencari dukungan kekuasaan. Yang diperebutkan adalah kepercayaan warga NU, bukan restu birokrasi,” katanya.
Ia berharap Muktamar Ke-35 dapat berlangsung sebagai forum musyawarah besar para kiai dan Nahdliyin yang terbebas dari tekanan, transaksi kekuasaan, maupun campur tangan pihak luar.
“Biarkan Muktamar menjadi milik NU. Pemerintah menjaga keamanan dan kelancaran penyelenggaraan, bukan menentukan arah pilihan. Siapa pun yang menang harus lahir dari kehendak Muktamirin. Dengan begitu, yang menang bukan hanya seorang calon Ketua Umum, tetapi marwah Nahdlatul Ulama,” pungkasnya. (*)
