Kemitraan dinilai akan semakin kuat jika kedua pihak tetap menghormati batas kewenangan masing-masing.
“NU tidak ingin berhadap-hadapan dengan pemerintah. Kita ingin bergandengan tangan membangun bangsa. Tetapi bergandengan tangan bukan berarti pemerintah menentukan isi rumah tangga NU. Silakan pemerintah bersahabat dengan semua kandidat, tetapi jangan menjadi tim sukses salah satu kandidat,” tegasnya.
Selain meminta pemerintah menjaga netralitas, KH M. Furqon juga mengingatkan seluruh kandidat dan tim pendukung agar tidak melibatkan institusi negara dalam persaingan Muktamar.
“Kalau ingin mendapatkan mandat, datanglah kepada para kiai, PW dan PC. Sampaikan gagasan, rekam jejak dan program. Jangan berlomba mencari dukungan kekuasaan. Yang diperebutkan adalah kepercayaan warga NU, bukan restu birokrasi,” katanya.
Ia berharap Muktamar Ke-35 dapat berlangsung sebagai forum musyawarah besar para kiai dan Nahdliyin yang terbebas dari tekanan, transaksi kekuasaan, maupun campur tangan pihak luar.
“Biarkan Muktamar menjadi milik NU. Pemerintah menjaga keamanan dan kelancaran penyelenggaraan, bukan menentukan arah pilihan. Siapa pun yang menang harus lahir dari kehendak Muktamirin. Dengan begitu, yang menang bukan hanya seorang calon Ketua Umum, tetapi marwah Nahdlatul Ulama,” pungkasnya. (*)
