Gubernur Jateng Ajak Warga Lawan Hoaks Lewat Literasi Digital
Gubernur Jateng Ahmad Luthfi ajak masyarakat Wonosobo lebih kritis hadapi hoaks melalui penguatan literasi digital.
kontensemarang 
KONTENSEMARANG.COM — Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi mengingatkan masyarakat agar lebih kritis dalam menyaring informasi di tengah derasnya arus digital. Ia menilai, kemudahan akses informasi saat ini tidak selalu berdampak positif, karena juga membuka peluang besar bagi penyebaran hoaks dan disinformasi.
Pesan tersebut disampaikan saat membuka seminar nasional bertajuk “Wonosobo Melawan Hoaks: Penguatan Literasi Digital dan Ketahanan Informasi Masyarakat” yang digelar di Aula Kampus 2 Universitas Sains Al Qur'an, Kabupaten Wonosobo, Sabtu, 25 April 2026.
Dalam sambutannya, Luthfi menegaskan pentingnya membangun ekosistem informasi yang sehat agar tidak memicu perpecahan di tengah masyarakat. Ia mengingatkan bahwa hoaks bukan sekadar informasi keliru, melainkan ancaman serius bagi stabilitas sosial dan kepercayaan publik.
"Kita harus menciptakan informasi yang sehat. Jangan sampai ada disinformasi yang menyebabkan perpecahan. Berikan edukasi yang membangun, jangan yang memecah persatuan," kata Luthfi.
Menurutnya, derasnya arus informasi digital harus diimbangi dengan kemampuan literasi yang baik. Tanpa itu, masyarakat rentan terpengaruh konten yang menyesatkan.
Ia juga menekankan bahwa upaya melawan hoaks tidak bisa dilakukan secara parsial. Kolaborasi lintas sektor menjadi kunci, mulai dari pemerintah, akademisi, media, hingga komunitas digital.
"Memerangi hoaks ini tidak mudah. Maka kita harus lakukan cek, recheck, dan final cek. Tidak bisa sembarangan dalam menerima informasi," ujarnya.
Seminar ini diikuti berbagai elemen masyarakat, mulai dari pelajar, mahasiswa, hingga pekerja sektor informal seperti pengemudi ojek online dan relawan komunitas. Kehadiran beragam peserta ini menunjukkan pentingnya literasi digital di semua lapisan masyarakat.
Selain isu informasi, Luthfi juga menyinggung pentingnya tata kelola pemerintahan yang transparan. Ia menegaskan bahwa aparatur sipil negara dan pejabat publik harus menjunjung prinsip keterbukaan dan akuntabilitas.
"Jangan ada yang ditutup-tutupi, harus transparan agar masyarakat bisa melihat. Jangan alergi terhadap kritik, tapi jadikan sebagai pemacu untuk melayani dengan lebih baik lagi," tandasnya.
