Gubernur Luthfi Dorong Pemda Terlibat Aktif dalam Evaluasi Program Makan Bergizi Gratis

KONTENSEMARANG.COM — Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menegaskan pentingnya keterlibatan pemerintah daerah dalam proses evaluasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG). 

Menurutnya, pemerintah daerah memiliki pemahaman yang lebih mendalam terhadap kondisi dan kebutuhan masyarakat di wilayah masing-masing sehingga dapat memberikan masukan yang lebih tepat dalam pelaksanaan program tersebut.

“Meskipun Makan Bergizi Gratis merupakan program pemerintah pusat, pemerintah daerah tetap harus dilibatkan dalam evaluasi pelaksanaannya,” kata Luthfi dalam Rapat Koordinasi Regional Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Direktif Presiden Batch II Provinsi Jawa Tengah 2026 di Lorin Hotel Surakarta, Kamis, 5 Juni 2026.

Luthfi menjelaskan, evaluasi MBG tidak hanya berfokus pada penyaluran makanan kepada penerima manfaat.

Aspek lain seperti kualitas menu, keamanan pangan, sertifikasi halal, hingga kepemilikan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) juga perlu menjadi perhatian bersama.

Ia berharap pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota dapat memiliki komitmen yang sama dalam mengawal keberhasilan program tersebut.

Untuk itu, Satuan Tugas (Satgas) MBG yang telah dibentuk di daerah diminta berperan aktif dalam memastikan pelaksanaan program berjalan optimal.

Menurut Luthfi, penerapan menu MBG perlu disesuaikan dengan kondisi masing-masing daerah.

Perbedaan ketersediaan bahan pangan lokal, pola konsumsi masyarakat, serta karakteristik anak-anak menjadi faktor yang harus dipertimbangkan dalam penyusunan menu.

Selain itu, ia mendorong keterlibatan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) dalam pendampingan program.

Peran PKK dinilai penting untuk membantu memantau kesesuaian menu dengan kebutuhan anak, kebiasaan makan, serta tingkat penerimaan makanan oleh peserta didik.

Ia menilai pola pendampingan yang telah diterapkan di Solo dapat dijadikan contoh bagi daerah lain.

Kedekatan para kader PKK dengan keluarga dan anak-anak dianggap mampu mendukung efektivitas pelaksanaan program.

“Dengan melibatkan kearifan lokal dan pendekatan ibu-ibu melalui PKK, pelaksanaan MBG bisa lebih tepat sasaran dan lebih sesuai dengan kebutuhan anak-anak,” katanya.

Pada kesempatan tersebut, Luthfi juga menyampaikan perkembangan pelaksanaan MBG di Jawa Tengah.

Program tersebut disebut menjadi salah satu agenda prioritas yang dijalankan secara sinergis antara pemerintah pusat dan daerah.

“Untuk Program Makan Bergizi Gratis, Jawa Tengah memiliki data sasaran yang besar. Saat ini penerima manfaatnya sudah hampir 9 juta orang. Karena itu, MBG menjadi salah satu prioritas utama yang kita laksanakan,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri Kementerian Dalam Negeri, Yusharto Huntoyungo, menegaskan bahwa kegiatan monitoring dan evaluasi tidak semata-mata bertujuan mencari kekurangan dalam pelaksanaan program.

Menurutnya, monev harus menjadi sarana untuk menyempurnakan kebijakan agar semakin efektif.

Ia menambahkan, program-program prioritas nasional perlu terintegrasi dengan proses perencanaan dan penganggaran di daerah sehingga pelaksanaannya dapat menjawab kebutuhan masyarakat secara lebih tepat.

Pandangan serupa disampaikan Wakil Ketua Komisi II DPR RI Aria Bima.

Ia menilai keberhasilan program nasional harus diukur dari implementasinya di tengah masyarakat, bukan hanya dari perencanaan di tingkat pusat.

“Keberhasilan akan tampak ketika kebijakan itu masuk ke ruang kehidupan masyarakat yang konkret,” kata dia.

Aria menegaskan bahwa pemerintah daerah merupakan pihak yang paling dekat dengan masyarakat dan menjadi yang pertama menerima berbagai aspirasi maupun keluhan warga.

Oleh karena itu, evaluasi pelaksanaan program pusat di daerah sangat diperlukan agar kebijakan yang dibuat benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Rapat koordinasi tersebut membahas evaluasi terhadap 10 program direktif Presiden yang tengah dijalankan di daerah.

Selain Program Makan Bergizi Gratis, agenda yang dievaluasi meliputi pertumbuhan ekonomi, pengendalian inflasi, pembangunan tiga juta rumah, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, Sekolah Rakyat, Sekolah Garuda, swasembada pangan, Cek Kesehatan Gratis, serta penghapusan kemiskinan ekstrem. (*)